Belajar Hukum Membongkar Misteri P21: Perjalanan Berkas Perkara dari Kepolisian ke Meja Hijau Kejaksaan, Bisakah Kejati “Menyentuh” Kasus Kejari?

Avatar photo

- Jurnalis

Rabu, 9 Juli 2025 - 21:58 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

P21, atau lengkapnya

P21, atau lengkapnya "Pemberitahuan Hasil Penyidikan Sudah Lengkap" | f. Ilustrasi Redaksi

Dasar dan Landasan Hukum:

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan) menegaskan bahwa tugas dan wewenang kejaksaan dilakukan oleh jaksa agung, jaksa tinggi, dan jaksa.

Meskipun demikian, dalam konteks penanganan perkara di tingkat penuntutan, kewenangan P21 melekat pada penuntut umum yang ditunjuk untuk menangani perkara tersebut.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia secara jelas mengatur struktur dan pembagian tugas di lingkungan kejaksaan.

Masing-masing Kejaksaan Negeri memiliki bidang Pidana Umum (Pidum) yang membawahi penuntut umum yang bertugas dalam penanganan perkara pidana.

Meskipun Kejati tidak dapat secara langsung menerbitkan P21 untuk kasus Kejari, Kejati memiliki peran pengawasan dan pembinaan.

Kejati dapat memberikan supervisi, arahan, dan petunjuk teknis kepada Kejaksaan Negeri dalam penanganan perkara.

Jika terdapat kasus-kasus yang menjadi perhatian publik, atau jika ada indikasi kelalaian dalam penanganan perkara di Kejari, Kejati dapat meminta laporan, melakukan evaluasi, dan memberikan teguran atau rekomendasi.

Baca Juga:  Kunjungi Temiang Pesisir, Bupati Nizar Resmi Buka Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Contoh Kasus:

Bayangkan sebuah kasus korupsi besar yang terjadi di suatu kabupaten. Kasus ini ditangani oleh Kejaksaan Negeri setempat.

Apabila dalam proses penelitian berkas perkara, penuntut umum di Kejari merasa ada kekurangan atau kejanggalan, mereka akan mengembalikan berkas (P19) kepada penyidik kepolisian.

Apabila penyidik sudah melengkapi dan berkas dikirimkan kembali, barulah penuntut umum Kejari dapat menerbitkan P21.

Dalam skenario ini, Kejaksaan Tinggi tidak akan datang dan langsung menerbitkan P21. Namun, Kejati bisa saja memanggil Kepala Kejaksaan Negeri dan jaksa penuntut umum yang menangani kasus tersebut untuk meminta penjelasan mengenai progres penanganan perkara, memberikan arahan terkait strategi penuntutan, atau bahkan membentuk tim asistensi jika kasusnya sangat kompleks dan melibatkan banyak pihak.

Intervensi Kejati lebih bersifat administratif dan manajerial, bukan substansial dalam penetapan P21.

Pengecualian (Dalam Konteks Pengambilan Alih Perkara):

Ada kondisi-kondisi tertentu di mana suatu perkara yang sedang ditangani oleh Kejari dapat diambil alih penanganannya oleh Kejaksaan Tinggi, atau bahkan Kejaksaan Agung.

Baca Juga:  Kejari Lingga Tak Mau Asal P21: Kasus Investasi Bodong Rp7,3 M Belum Lolos Syarat Hukum

Hal ini biasanya terjadi pada kasus-kasus yang memiliki dampak nasional, melibatkan pejabat tinggi, atau memiliki kompleksitas hukum yang luar biasa. Jika suatu perkara diambil alih oleh Kejati, maka secara otomatis seluruh proses penanganan perkara, termasuk penetapan P21, akan menjadi kewenangan penuntut umum di Kejati.

Namun, ini adalah mekanisme pengambilan alih perkara, bukan berarti Kejati bisa sembarangan mem-P21-kan kasus yang tetap berada di bawah penanganan Kejari.

Penutup:

Proses penetapan P21 adalah tahapan krusial yang menjamin bahwa sebuah kasus telah memenuhi standar kelengkapan dan kekuatan alat bukti sebelum diajukan ke meja hijau.

Ia adalah cerminan dari prinsip kehati-hatian dalam penegakan hukum. Sementara itu, meskipun Kejaksaan Tinggi memiliki peran supervisi yang kuat, kewenangan penetapan P21 secara langsung tetap berada di tangan Kejaksaan Negeri yang secara teknis-yuridis menangani berkas perkara tersebut.

Hal ini menjaga akuntabilitas dan profesionalisme masing-masing tingkatan kejaksaan dalam menjalankan tugas penuntutan demi tegaknya keadilan di Indonesia.

Penulis : Cahyo Aji

Sumber Berita : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-006/A/JA/07/2017

Follow WhatsApp Channel ihand.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Pemkab Lingga dan PT CPM Gelar Pasar Murah 20 November 2026
Bela Kepentingan Rakyat, Mentan Amran Tantang Mafia Pangan: “Saya Tidak Pernah Takut!”
Prabowo Perkuat Kemitraan ASEAN–India, Maritim hingga Kesehatan Jadi Fokus
Ustadz Solmed Bakal Hadir di Lingga, Tabligh Akbar Semarakkan Hari Jadi ke-23 Tahun
Ihand.id Terima Apresiasi Imigrasi, Komitmen Jaga Kepercayaan Publik
KTT ASEAN–Korea, Prabowo Dorong ASEAN Jadi Kekuatan Teknologi Global
Bukan Sekadar Kemitraan, Imigrasi Dabo Singkep dan Insan Pers Merajut Kepercayaan, Membangun Jembatan Informasi untuk Masyarakat
Bukan Sekadar Gedung Baru, SPS Kasih Bunda Desa Musai Jadi Harapan Baru Membangun Generasi Emas Lingga

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 20:34 WIB

Pemkab Lingga dan PT CPM Gelar Pasar Murah 20 November 2026

Rabu, 18 November 2026 - 10:32 WIB

Bela Kepentingan Rakyat, Mentan Amran Tantang Mafia Pangan: “Saya Tidak Pernah Takut!”

Rabu, 18 November 2026 - 10:25 WIB

Prabowo Perkuat Kemitraan ASEAN–India, Maritim hingga Kesehatan Jadi Fokus

Rabu, 18 November 2026 - 10:18 WIB

Ustadz Solmed Bakal Hadir di Lingga, Tabligh Akbar Semarakkan Hari Jadi ke-23 Tahun

Selasa, 17 November 2026 - 20:48 WIB

Ihand.id Terima Apresiasi Imigrasi, Komitmen Jaga Kepercayaan Publik

Berita Terbaru

Melalui program TJSL, PT Cipta Persada Mulia bersama Pemkab Lingga menghadirkan Pasar Murah TPID pada Jumat, 20 November 2026 di Lapangan Hang Tuah | f. Redaksi

Berita Lingga

Pemkab Lingga dan PT CPM Gelar Pasar Murah 20 November 2026

Rabu, 18 Nov 2026 - 20:34 WIB

Presiden Prabowo Subianto mendorong penguatan kerja sama maritim dan konektivitas ASEAN–India pada KTT ke-23 ASEAN–India di Manila | f. BPMI Setpres

Berita Internasional

Prabowo Perkuat Kemitraan ASEAN–India, Maritim hingga Kesehatan Jadi Fokus

Rabu, 18 Nov 2026 - 10:25 WIB

Jurnalis ihand.id saat menerima penghargaan dari kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep di Dabo Singkep, Kab. Lingga | f. Redaksi

Berita Harian Lingga

Ihand.id Terima Apresiasi Imigrasi, Komitmen Jaga Kepercayaan Publik

Selasa, 17 Nov 2026 - 20:48 WIB