Operator desa mengaku kewalahan menghadapi keluhan warga setelah sejumlah KPM mengalami perubahan desil yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi di lapangan.
Ihand.id | • Lingga — Perubahan data desil kesejahteraan masyarakat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Kabupaten Lingga kembali menuai keresahan.
Bukan hanya masyarakat penerima manfaat yang dibuat bingung, para operator desa dan kelurahan yang menjadi ujung tombak pelayanan data di tingkat bawah pun mengaku kewalahan menghadapi gelombang protes warga.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Perubahan yang disebut terjadi secara tiba-tiba itu dinilai telah menimbulkan persoalan serius. Sejumlah masyarakat yang sebelumnya tercatat sebagai penerima bantuan sosial maupun kelompok masyarakat kurang mampu, mendapati status desilnya berubah tanpa mengetahui secara jelas penyebab perubahan tersebut.
Kondisi itu membuat operator desa berada dalam posisi serba salah. Mereka harus berhadapan langsung dengan masyarakat yang datang dengan pertanyaan, kekecewaan, bahkan kemarahan, sementara perubahan data tersebut bukan dilakukan oleh operator desa.
Salah seorang operator Desa Batu Kacang, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, Asdian, mengungkapkan kekecewaannya saat ditemui pada Minggu (6/9/2026).
Menurutnya, perubahan desil tersebut terjadi secara mendadak dan berdampak langsung terhadap masyarakat yang selama ini membutuhkan berbagai program bantuan.
“Kami merasa sangat kecewa. Perubahan desil terjadi tiba-tiba pada masyarakat KPM. Masyarakat komplain ke kantor desa dan mencari saya sebagai operator. Mereka marah-marah karena beberapa hal,” ungkap Asdian.
Ia menegaskan, operator desa selama ini hanya menjadi ujung tombak pengelolaan data di tingkat masyarakat. Namun ketika terjadi perubahan pada DTSEN, operator justru menjadi pihak pertama yang harus menerima keluhan warga.
“Kan aneh, desil ini menyangkut masalah ekonomi dan pendidikan anak. Bagaimana mungkin seseorang yang memang tergolong susah secara ekonomi, yang seharusnya berada di desil 1 sampai 4, tiba-tiba berubah menjadi desil 7?” katanya.
Persoalan tersebut, lanjutnya, bukan sekadar perubahan angka dalam sistem. Dampaknya bisa langsung dirasakan keluarga penerima manfaat.
Masyarakat yang sebelumnya menerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial, misalnya, disebut tiba-tiba tidak lagi menerima bantuan setelah status desilnya berubah. Persoalan serupa juga muncul pada keluarga yang memiliki anak dan membutuhkan dukungan pendidikan.
Bahkan, menurut Asdian, perubahan desil dapat menjadi kendala bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang hendak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dan mengurus bantuan pendidikan seperti KIP.
“Anak-anak yang ingin melanjutkan studi ke perguruan tinggi, mereka ingin mengurus KIP karena memang dari keluarga tidak mampu, tetapi tidak bisa karena desilnya tiba-tiba berubah menjadi 7. Ini kan aneh,” ujarnya.
Lebih dari 100 KPM Terdampak
Asdian menyebut persoalan tersebut bukan hanya terjadi pada satu atau dua keluarga. Di Desa Batu Kacang saja, ia mengaku terdapat lebih dari 100 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), baik penerima bansos seperti BPNT maupun penerima bantuan pendidikan, yang terdampak perubahan data.
Situasi tersebut membuat operator desa berada dalam tekanan.
“Bayangkan saja, lebih dari 100 KPM tiba-tiba terhenti dan berubah. Apa tidak kacau kami diserbu masyarakat mempertanyakan hal ini? Seolah-olah kami yang mengubahnya,” keluhnya.
Bagi masyarakat, keresahan itu tentu dapat dipahami. Mereka tidak mengetahui secara detail bagaimana proses pemutakhiran dan penetapan desil dilakukan. Yang mereka tahu, sebelumnya mereka menerima bantuan, kemudian statusnya berubah dan bantuan tidak lagi diterima.
Di titik inilah, menurut Asdian, pemerintah perlu hadir memberikan penjelasan secara terbuka.
Ia tidak mempersoalkan adanya pemutakhiran data. Namun, menurutnya, perubahan data kesejahteraan harus benar-benar mencerminkan kondisi faktual masyarakat di lapangan.
“Seharusnya perubahan ini disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Mereka harus turun, melihat kondisi masyarakat. Ini fakta. Kenyataannya, ada masyarakat yang seharusnya berhak berada di desil tertentu,” tegasnya.
Sudah Disanggah, Empat Bulan Tak Kunjung Berubah
Yang semakin membuat operator frustrasi, sebagian besar KPM yang terdampak disebut telah menjalani proses sanggah. Namun, Asdian mengaku perubahan tersebut belum juga kembali sesuai kondisi yang menurutnya sebenarnya.
“Sudah dilakukan proses sanggah, tetapi sampai empat bulan ini desil tersebut belum juga berubah ke keadaan semestinya,” katanya.
Ia menyebut perubahan data tersebut berkaitan dengan masuknya data baru dari BKKBN dan proses pemutakhiran oleh BPS.
Namun, yang menjadi pertanyaan para operator adalah bagaimana memastikan data tersebut benar-benar menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat di lapangan.
Sebab, data kesejahteraan bukan sekadar persoalan administratif. Di balik setiap angka desil terdapat keluarga yang menggantungkan hidup pada bantuan sosial, anak yang membutuhkan akses pendidikan, serta masyarakat yang berjuang memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Dinsos Disebut Responsif, Pimpinan Daerah Diminta Turun Tangan
Asdian mengungkapkan, pihak operator desa telah berkoordinasi dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kabupaten Lingga.
Menurutnya, respons dari Dinsos PPPA sangat baik. Keluhan operator disebut telah diteruskan kepada Kementerian Sosial namun perubahan desil bukan dilakukan oleh Kemensos namun BPS pusat.
“Kami sudah berkoordinasi dengan pihak Dinsos PPPA Lingga dan mereka merespons dengan baik. Mereka juga meneruskan kritikan kami kepada Kemensos langsung,” jelasnya.
Namun, ia berharap persoalan tersebut tidak berhenti di tingkat dinas.
Ia meminta Bupati dan Wakil Bupati Lingga turun langsung melihat persoalan yang menurutnya menyangkut ribuan masyarakat kurang mampu.
“Di sini kami berharap kepada pemimpin daerah ini, Bupati maupun Wakil Bupati, untuk hadir dalam masalah ini. Ini menyangkut ribuan orang yang memang susah dan membutuhkan bantuan,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu mengambil langkah koordinasi dengan pihak yang memiliki kewenangan terhadap pemutakhiran data, termasuk BPS, agar persoalan tersebut segera mendapatkan jalan keluar.
Sebab, jika persoalan ini dibiarkan berlarut-larut, dampaknya bukan hanya dirasakan operator desa, tetapi terutama masyarakat yang kehilangan akses terhadap program bantuan yang mereka butuhkan.
Ketika Angka di Sistem Mengubah Nasib Keluarga
Keluhan para operator desa di Lingga sejatinya membuka persoalan yang lebih besar: ketika sebuah angka dalam sistem berubah, kehidupan masyarakat bisa ikut berubah.
Seseorang yang selama ini masuk kategori keluarga penerima bantuan dapat tiba-tiba kehilangan akses. Anak dari keluarga kurang mampu bisa menghadapi hambatan ketika hendak mendapatkan bantuan pendidikan.
Sementara operator desa yang tidak memiliki kewenangan menentukan perubahan tersebut justru menjadi tempat warga meluapkan kekecewaan.
Asdian menilai kondisi tersebut harus segera dievaluasi.
“Bagaimana mungkin orang yang seharusnya berada di desil 2 menjadi desil 7, sementara orang yang mampu berada di desil 7 menjadi desil 3? Ini kan aneh,” katanya.
Ia berharap ada penjelasan yang transparan mengenai dasar perubahan desil tersebut, sekaligus mekanisme penyelesaian bagi masyarakat dengan cepat dan tepat yang merasa datanya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Sebab bagi warga kecil, desil bukan sekadar angka di layar komputer. Di balik angka itu ada bantuan yang menentukan dapur tetap mengepul, ada biaya sekolah yang harus dibayar, dan ada harapan anak-anak untuk melanjutkan pendidikan.
Karena itu, para operator desa berharap persoalan tersebut tidak lagi dibiarkan menjadi beban mereka sendiri.
Kini bola berada di tangan pemerintah daerah dan pihak terkait: memastikan apakah data yang tercatat benar-benar menggambarkan kenyataan masyarakat Lingga atau justru angka dalam sistem yang akhirnya menentukan siapa yang dianggap layak untuk dibantu.
Penulis : Vatawari, S.Pd.


















