Hasan Walikota Tanjungpinang Segera Dicopot dari Jabatannya Terlibat Kasus Pemalsuan Surat Tanah

Ihand.id – Tanjungpinang, Kepulauan Riau – Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, telah mencopot Hasan, S.Sos, dari jabatannya sebagai Penjabat (PJ) Walikota Tanjungpinang.

Keputusan ini diambil menyusul keterlibatan Hasan dalam tindak pidana pemalsuan surat tanah di kawasan Bintan Timur.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Walikota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau Nomor 100.2.1.3-1125 tahun 2024, secara yuridis Hasan tidak lagi memiliki kewenangan untuk memimpin Pemerintah Kota Tanjungpinang.

Keputusan ini menetapkan Andri Rizal, SE, MM, yang saat ini menjabat sebagai Asisten III Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, sebagai pengganti Hasan.

Penetapan tersebut dilakukan di Jakarta pada tanggal 20 Mei 2024, dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Plh Sekretaris Ditjend Indra Hidayat, S.T., atas nama Menteri Dalam Negeri.

Karier Hasan kini berada di ujung tanduk setelah ia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemalsuan surat tanah. Tanah yang dimaksud adalah milik PT. Bintan Properti Indo, yang sebelumnya dikuasai oleh PT. Expasindo Raya, berlokasi di Jalan Lintas Timur Batu 23, Kelurahan Sei Lekop, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan.

Hasan dijerat dengan Pasal 264 ayat 1E KUHP dengan ancaman maksimal 8 tahun penjara, serta Pasal 263 ayat 1 dan 2 KUHP dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara. Saat ini, tim penyidik Polres Bintan sedang menunggu surat rekomendasi izin pemeriksaan Hasan sebagai tersangka.

Kasus ini menjadi sorotan publik dan menimbulkan keprihatinan mendalam atas praktik-praktik pemalsuan surat tanah yang merugikan banyak pihak. Masyarakat berharap proses hukum dapat berjalan dengan transparan dan adil.(ca)