“Agar tidak menjadi sia-sia, kepesertaan yang tidak aktif akibat keterbatasan kesanggupan Pemkab, oleh karena itu diharapkan dukungan dari BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan sosialisasi agar nelayan melanjutkan secara mandiri,” lanjut dia.
Untuk tenaga pendidik dan kependidikan, baik PNS dan GTT sudah terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan, menyusul kepesertaan untuk guru komite dan tenaga honorer maupun staff di koordinator wilayah (korwil) pendidikan. Begitu juga pada tenaga harian lepas (THL) Petugas Kebersihan dan pekerja pada sektor tambang.
“Beberapa waktu yg lalu BSU (Bantuan Subsidi Upah) dari Kementerian Tenaga Kerja bagi peserta, dan langsung dirasakan manfaat bagi THL di Lingkungan Pemkab Lingga, meski beberapa tidak dapat dikarenakan datanya tidak valid, hal ini juga harus menjadi perhatian Dinas Terkait untuk segera memvalidasi data tersebut” terang dia.
Pemerintah Kabupaten Lingga juga berharap, adanya regulasi atau peraturan khusus yang mengatur terkait perlindungan sosial ketenagakerjaan di Lingga, terutama dibidang jasa kontruksi.
Anjuran K3, dianjurkan untuk diasuransikan. Namun saat ini, hanya dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan kecil sebagian besar belum melaksanan. Jika ada aturan yang tegas hal tersebut bisa menjadi salah satu persyaratan di dalam proses tender proyek-proyek di Daerah
Kepala BPJS Ketengakerjaan Cabang Tanjungpinang, Sri Sudarmadi memaparkan, berdasarkan data yang dilansir BPS, penduduk Kabupaten Lingga 44 ribu jiwa merupakan angkatan kerja dimana 42 ribu jiwa sudah bekerja, artinya jika dipersentasekan mencapai 96 persen, yang terdiri dari pegawai dan wiraswasta.
Menurut Sri Sudarmadi, Lingga punya persentase yang sangat tinggi sehingga memiliki potensi besar untuk kepesertaan BPJS ketenagakerjaan.
“Memang dengan kondisi struktur APBD saat ini, tidak mudah untuk menanggung semua. BPJS akan segera follow up untuk sosialisasi mandiri dan skema lain dari CSR perusahaan,” kata dia. (YK)
Page: 1 2
This website uses cookies.