“Pemerintah belum bisa menyediakan sepenuhnya untuk 806 ribu orang. Namun, hampir separuhnya tetap dapat dibiayai pada tahun 2025, sekitar 400 ribu lebih,” ujar Mu’ti.
Meski mengalami penyesuaian, Mu’ti menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen menjalankan program PPG secara maksimal.
Pendidikan profesi bagi guru ASN maupun non-ASN yang belum memiliki sertifikasi tetap menjadi prioritas utama.
Langkah efisiensi ini diharapkan dapat mengoptimalkan alokasi anggaran tanpa mengurangi kualitas pendidikan di Indonesia.
Penulis : Redaksi
Halaman : 1 2
Follow WhatsApp Channel ihand.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow
