Ihand.id | • Jakarta – Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia kini menjadi perhatian serius pemerintah. Di balik perkara yang tengah ditangani aparat penegak hukum tersebut, muncul indikasi yang mengarah pada dugaan tindak pidana makar.
Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa dugaan tersebut belum dapat disimpulkan dan masih membutuhkan pendalaman berdasarkan fakta serta alat bukti yang sah.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan bahwa proses penyelidikan dan penyidikan kasus tersebut masih terus dikembangkan.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Aparat penegak hukum kini berupaya mengungkap secara menyeluruh tujuan, motif, serta pihak-pihak yang berada di balik dugaan penyadapan tersebut.
Dalam konferensi pers di Museum Tsunami Aceh, Rabu (4/11), Yusril menjelaskan bahwa hingga saat ini pasal yang diterapkan dalam perkara tersebut masih berkaitan dengan tindak pidana penyadapan ilegal dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Sementara itu, dugaan tindak pidana makar sebagaimana diatur dalam Pasal 191 dan Pasal 193 KUHP Nasional masih dalam tahap pendalaman.
“Sampai saat ini, pasal yang digunakan adalah pasal terkait penyadapan dan ITE, belum pasal lain, termasuk pasal terkait makar,” jelas Yusril.
Ia mengungkapkan, penyidik telah mengantongi dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka dalam perkara dugaan penyadapan dan tindak pidana ITE. Penetapan tersangka hingga langkah penahanan disebut telah dilakukan sesuai ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.
Namun, Yusril mengingatkan bahwa dugaan makar tidak boleh disimpulkan secara terburu-buru. Setiap unsur tindak pidana harus dibuktikan melalui proses hukum yang objektif dan didukung alat bukti yang memadai.
“Unsur-unsurnya mulai mengarah ke sana, tetapi masih terus didalami. Kalau langsung ditetapkan sebagai makar, tentu terlalu dini karena harus didukung fakta dan bukti yang cukup,” tegasnya.
Menurut Yusril, salah satu hal penting yang kini menjadi fokus penyidik adalah mengungkap tujuan sesungguhnya dari aktivitas penyadapan tersebut. Termasuk kemungkinan adanya upaya untuk melumpuhkan Presiden agar tidak dapat menjalankan tugas maupun aktivitas kenegaraan.
Penyidik juga masih menelusuri pihak-pihak yang terlibat, termasuk kemungkinan adanya aktor lain yang berada di balik peristiwa tersebut.
“Kami harus melihat persoalan ini secara objektif, tanpa prasangka. Yang perlu diungkap adalah fakta mengenai tujuan dan maksud dari tindakan penyadapan tersebut,” ungkapnya.
Sejauh ini, dugaan penyadapan diketahui menyasar Presiden serta sejumlah menteri, tokoh politik, dan tokoh masyarakat. Kendati demikian, informasi mengenai pihak lain yang diduga menjadi sasaran masih membutuhkan pembuktian lebih lanjut.
Yusril menegaskan, pemerintah tidak ingin informasi yang belum terverifikasi berkembang menjadi spekulasi liar di tengah masyarakat. Seluruh keterangan mengenai pihak yang menjadi sasaran maupun mereka yang terlibat harus merujuk pada hasil penyidikan.
Ia juga menjelaskan bahwa penyadapan bukanlah tindakan yang dapat dilakukan secara bebas oleh siapa pun. Kewenangan tersebut hanya dimiliki lembaga negara tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, di antaranya Kepolisian, Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pelaksanaannya pun harus mengikuti prosedur serta mekanisme pengawasan internal yang berlaku di masing-masing lembaga.
“Kalau seseorang melakukan penyadapan tanpa adanya kewenangan dan perintah yang sah dari atasan yang berwenang, maka tindakan tersebut merupakan tindakan ilegal,” tegasnya.
Lebih jauh, Yusril menilai perlu adanya evaluasi dan penataan kembali terhadap tata kelola penggunaan perangkat penyadapan. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan sekaligus memperkuat sistem pengawasan terhadap penggunaan teknologi penyadapan.
Penguatan pengawasan juga mencakup optimalisasi peran lembaga yang memiliki kewenangan di bidang keamanan siber dan persandian guna mengantisipasi penyalahgunaan perangkat elektronik.
Di tengah berkembangnya kasus tersebut, Yusril mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum jelas kebenarannya.
Ia memastikan penanganan perkara saat ini berlangsung di Mabes Polri dan seluruh langkah hukum akan dilakukan secara tegas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Masyarakat tetap harus waspada, tetapi tidak perlu terlalu khawatir. Percayakan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menangani persoalan ini sebaik-baiknya,” ujarnya.
Hingga kini, situasi keamanan secara umum disebut masih terkendali dan belum ditemukan gejolak yang mengganggu stabilitas.
Pemerintah pun memastikan akan terus memantau perkembangan perkara tersebut. Publik kini menanti hasil penyidikan untuk mengungkap secara terang apa sebenarnya motif di balik dugaan penyadapan terhadap Presiden, siapa saja pihak yang terlibat, dan sejauh mana indikasi dugaan makar tersebut dapat dibuktikan secara hukum.
Penulis : Dedek Julianto, S.I.P


















