Ihand.id | • Jakarta — Ketahanan pangan bukan sekadar persoalan angka produksi, melainkan menyangkut kehidupan jutaan petani, kestabilan harga kebutuhan pokok, dan masa depan bangsa.
Dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sektor pertanian ditempatkan sebagai salah satu agenda strategis dengan percepatan swasembada pangan sebagai sasaran utama.
Perjalanan menuju kemandirian pangan bukan perkara mudah. Indonesia pernah menghadapi tekanan besar terhadap pasokan beras nasional, terutama ketika produksi dalam negeri berhadapan dengan tantangan perubahan iklim dan kebutuhan konsumsi masyarakat yang terus berjalan.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, impor beras Indonesia mencapai sekitar 3,06 juta ton pada 2023 dan melonjak menjadi 4,52 juta ton pada 2024. Jika dijumlahkan, impor dalam dua tahun tersebut melampaui 7,5 juta ton.
Angka itu menjadi gambaran besarnya tantangan yang harus dijawab untuk memperkuat produksi beras dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada pasokan luar negeri.
Di tengah tantangan tersebut, pemerintah mendorong percepatan target swasembada pangan. Target yang sebelumnya direncanakan dalam empat tahun dipercepat menjadi satu tahun. Pemerintah kemudian mendeklarasikan swasembada pangan pada 7 Januari 2026 di Karawang, Jawa Barat.
Deklarasi tersebut menjadi penanda arah kebijakan pemerintah. Namun, pekerjaan besar tidak berhenti pada sebuah seremoni.
Tantangan sesungguhnya adalah memastikan produksi terus terjaga, cadangan beras tetap tersedia, harga pangan terjangkau, dan kesejahteraan petani meningkat secara berkelanjutan.
Dari Sawah hingga Meja Makan, Petani Menjadi Kunci
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pencapaian di sektor pangan tidak dapat dilepaskan dari kerja bersama berbagai pihak.
Petani, penyuluh pertanian, pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, TNI, Polri, BUMN pangan, hingga aparat penegak hukum memiliki peran dalam mendukung agenda ketahanan pangan nasional.
“Capaian pangan tidak lahir dari satu kebijakan atau satu institusi. Ini adalah hasil kerja bersama, mulai dari petani, penyuluh, pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, TNI, Polri, BULOG, hingga aparat penegak hukum. Tugas kami adalah memastikan seluruh ekosistem tersebut bergerak dalam satu arah: meningkatkan produksi, melindungi petani, dan menjaga pangan tetap tersedia bagi rakyat,” ujar Mentan Amran.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa keberhasilan swasembada pangan membutuhkan keterlibatan seluruh mata rantai pertanian. Sebab, di balik setiap ton gabah yang dipanen, ada kerja keras petani yang berhadapan dengan biaya produksi, ketidakpastian cuaca, ketersediaan pupuk, hingga fluktuasi harga hasil panen.
Karena itu, peningkatan produksi harus berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap petani. Hasil panen yang melimpah tidak akan sepenuhnya menjadi kabar baik apabila petani kesulitan menjual gabahnya dengan harga yang layak. Demikian pula, ketersediaan beras di pasar perlu diimbangi dengan kemampuan masyarakat untuk membelinya.
Percepatan Kebijakan, Menguji Kekuatan Pelaksanaan
Dalam dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran, penerbitan kebijakan menjadi salah satu instrumen untuk mempercepat agenda pembangunan, termasuk di sektor pangan dan pertanian. Pemerintah disebut telah menerbitkan 16 Instruksi Presiden (Inpres) dan Peraturan Presiden (Perpres) yang berkaitan dengan berbagai agenda pembangunan.
Bagi sektor pertanian, kecepatan pengambilan keputusan menjadi penting karena persoalan di lapangan sering kali tidak dapat menunggu terlalu lama. Petani membutuhkan akses pupuk yang mudah, jaringan irigasi yang berfungsi, benih berkualitas, teknologi yang sesuai, serta kepastian penyerapan hasil panen.
Berbagai kebijakan diarahkan untuk memperbaiki tata kelola pupuk bersubsidi, mempercepat rehabilitasi irigasi, memperluas pemanfaatan teknologi pertanian, memperkuat penyerapan gabah dan beras, serta menjaga keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat.
Meski demikian, keberhasilan kebijakan tidak cukup diukur dari jumlah peraturan yang diterbitkan. Ukuran yang lebih mendasar adalah sejauh mana kebijakan tersebut benar-benar dirasakan petani di sawah, mulai dari kemudahan memperoleh pupuk hingga kepastian pasar ketika musim panen tiba.
“Yang paling penting dari sebuah kebijakan adalah pelaksanaannya. Petani harus merasakan manfaatnya secara langsung, mulai dari kemudahan mendapatkan pupuk, kepastian air, dukungan teknologi, sampai hasil panen yang terserap dengan harga yang layak,” ujar Amran.
Pesan tersebut menjadi pengingat bahwa kebijakan yang baik harus diterjemahkan menjadi pelayanan yang nyata. Koordinasi antarlembaga, penyederhanaan prosedur, pengawasan distribusi, serta pelaksanaan program yang tepat sasaran menjadi faktor penting agar dukungan pemerintah tidak berhenti di atas kertas.
Swasembada Bukan Sekadar Bebas Impor
Swasembada pangan kerap dipahami sebagai kemampuan memenuhi kebutuhan dalam negeri melalui produksi nasional. Namun, dalam jangka panjang, maknanya jauh lebih luas daripada sekadar mengurangi impor.
Swasembada yang berkelanjutan menuntut kemampuan menjaga produktivitas lahan, melindungi sumber daya air, meningkatkan kualitas benih, mengadopsi teknologi, serta memperkuat daya tahan pertanian menghadapi perubahan iklim. Pada saat yang sama, kesejahteraan petani harus menjadi bagian penting dari setiap strategi pembangunan pangan.
Pemerintah juga perlu memastikan bahwa peningkatan produksi tidak hanya dinikmati oleh rantai distribusi tertentu, tetapi turut memberikan manfaat ekonomi kepada petani sebagai pelaku utama.
Harga pembelian yang layak, biaya produksi yang terkendali, dan kepastian penyerapan hasil panen menjadi unsur penting dalam membangun sektor pertanian yang tangguh.
Di sisi konsumen, ketersediaan pangan harus disertai kestabilan harga dan distribusi yang merata. Ketahanan pangan baru benar-benar dirasakan ketika beras tersedia di pasar, masyarakat mampu membelinya, dan petani memperoleh hasil yang sepadan dengan kerja kerasnya.
Dua Tahun Pemerintahan, Pekerjaan Besar Masih Berlanjut
Perjalanan dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran dalam memperkuat swasembada pangan memperlihatkan besarnya perhatian terhadap peningkatan produksi dan pembenahan tata kelola pertanian. Deklarasi swasembada pada Januari 2026 menjadi salah satu tonggak yang disampaikan pemerintah dalam agenda tersebut.
Namun, menjaga capaian tetap berkelanjutan membutuhkan konsistensi. Produksi harus terus dipantau, cadangan pangan dikelola secara cermat, distribusi diperkuat, dan kebijakan dievaluasi berdasarkan hasil nyata di lapangan.
Pada akhirnya, masa depan swasembada pangan tidak hanya ditentukan oleh target yang ditetapkan pemerintah, tetapi juga oleh kemampuan negara menjaga keberlanjutan produksi dan memberikan kepastian kepada petani.
Sebab, di balik hamparan sawah yang menguning dan bulir padi yang dipanen, terdapat harapan besar tentang kemandirian bangsa. Harapan agar petani tidak lagi dibayangi ketidakpastian, agar masyarakat memperoleh pangan dengan harga terjangkau, dan agar Indonesia mampu berdiri lebih kokoh dalam memenuhi kebutuhan pangannya sendiri.
Swasembada pangan bukanlah garis akhir. Ia adalah perjalanan panjang untuk memastikan bahwa hasil bumi Indonesia mampu menghidupi rakyatnya, menyejahterakan petaninya, dan menjaga ketahanan bangsa dari generasi ke generasi.
Penulis : Dedek Julianto, S.I.P
Sumber Berita : Ditjen. PKH Kementan RI


















