Barenlitbang Lingga menggelar rapat lintas perangkat daerah untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data dukung Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Anggaran 2025, Tahun Ukur 2026.
Ihand.id | • Lingga — Di balik deretan angka dan dokumen administrasi, ada satu hal yang menentukan bagaimana wajah pengelolaan keuangan sebuah daerah dinilai: data yang akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hal itulah yang kini tengah dipersiapkan Pemerintah Kabupaten Lingga.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Melalui Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Barenlitbang) Kabupaten Lingga, pemerintah daerah menggelar rapat persiapan kelengkapan data dukung untuk penginputan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Anggaran 2025, Tahun Ukur 2026.
Rapat tersebut berlangsung di Ruang Rapat II Barenlitbang Kabupaten Lingga, Rabu (16/9/2026).

Pertemuan ini menjadi bagian penting dalam memastikan setiap indikator penilaian IPKD dapat dipenuhi dengan data yang tepat. Bukan hanya soal mengumpulkan dokumen, tetapi juga memastikan seluruh data memiliki kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku.
Kepala Barenlitbang melalui Kabid Ekonomi dan Sumber Daya Alam Barenlitbang Kabupaten Lingga, Teuku Taufik Ardiansyah, mengatakan rapat tersebut digelar untuk memastikan kesiapan sekaligus kelengkapan data dukung yang dibutuhkan dalam proses penginputan IPKD.
Menurutnya, koordinasi lintas perangkat daerah menjadi kunci agar proses pemenuhan indikator dapat berjalan secara optimal.
“Kegiatan ini juga diharapkan dapat memperkuat koordinasi antarperangkat daerah dalam pemenuhan indikator penilaian IPKD, sehingga data yang disampaikan dapat akurat, lengkap, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Teuku Taufik.
Sejumlah perangkat daerah dan unsur terkait hadir dalam rapat tersebut. Di antaranya Kabid Penelitian dan Pengembangan Barenlitbang, perwakilan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lingga, Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Setda, Kabag Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda, Bagian Pemerintahan Setda, serta perwakilan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lingga.
Kehadiran lintas perangkat daerah itu memperlihatkan bahwa pengukuran pengelolaan keuangan daerah tidak berdiri pada satu instansi saja. Setiap bagian memiliki peran dalam memastikan data yang menjadi dasar penilaian tersedia dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kini, pekerjaan berlanjut pada penelusuran dan pemenuhan data dukung. Setiap dokumen menjadi bagian dari rangkaian yang akan menggambarkan bagaimana pengelolaan keuangan daerah Lingga berjalan.
Sebab pada akhirnya, di balik angka-angka IPKD, terdapat cerminan tata kelola pemerintahan, seberapa tertib perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban keuangan daerah dilakukan.
Dan dari ruang rapat Barenlitbang itulah, proses tersebut mulai kembali dirapikan.
Penulis : Ivantri Gustianda


















