Ihand.id | • Lingga — Pemadaman listrik massal yang melanda Batam, Bintan, dan Tanjungpinang pada 12 Oktober 2026 belum benar-benar berakhir di mata masyarakat.

Meski pasokan listrik telah dipulihkan secara bertahap, pertanyaan besar masih menggantung: bagaimana gangguan bisa melumpuhkan sistem kelistrikan di tiga wilayah sekaligus, dan siapa yang harus bertanggung jawab memastikan peristiwa serupa tidak terulang?
Kini, setelah Bareskrim Polri menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan gangguan kelistrikan tersebut, sorotan terhadap PT PLN Batam semakin tajam.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Bukan hanya proses hukum yang menjadi perhatian, melainkan juga tanggung jawab manajemen dan kepemimpinan perusahaan dalam menjaga keandalan pasokan listrik bagi masyarakat.
Koordinator Umum Aliansi Masyarakat Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Budi Prasetyo, S.I.P., yang juga Ketua Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (JPKP) Kota Tanjungpinang, secara tegas mendesak Direktur Utama PT PLN Batam, Kwin Fo, untuk memberikan pertanggungjawaban terbuka kepada publik.
Bagi Budi, penetapan lima tersangka tidak boleh menjadi akhir dari upaya mengungkap persoalan blackout. Sebaliknya, perkembangan tersebut harus menjadi pintu masuk untuk membongkar secara menyeluruh bagaimana sistem pengamanan, pengawasan, pemeliharaan, dan pengendalian manajemen dijalankan hingga gangguan di satu instalasi berujung pada pemadaman berskala luas.
“Pertanyaan kami sederhana, mengapa blackout sebesar ini bisa terjadi? Di mana fungsi pengawasan dan pengendalian manajemen? Kalau sistem pengamanan dan pelayanan berjalan sebagaimana mestinya, masyarakat tentu berharap gangguan dengan dampak seluas ini dapat dicegah atau setidaknya tidak berkembang menjadi pemadaman massal,” ujar Budi, Selasa (20/10/2026).
Lima Tersangka, Tanggung Jawab Manajemen Ikut Disorot
Penetapan lima tersangka oleh Bareskrim Polri menjadi perkembangan penting dalam pengusutan kasus yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat Kepulauan Riau tersebut.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, lima tersangka terdiri atas empat orang dari pihak PLN Batam berinisial RB, ZR, DA, dan AWD, serta satu orang dari pihak kontraktor berinisial AEP.
Penyidik menduga terdapat kelalaian dalam pengamanan area Gardu Induk Sei Harapan, Kecamatan Sekupang, Batam. Salah satu aspek yang didalami adalah kondisi pagar pengaman yang semestinya dialiri listrik untuk mencegah satwa liar memasuki area instalasi bertegangan tinggi.
Gangguan diduga bermula ketika seekor kera memasuki area Trafo 1 dan memicu hubungan arus pendek. Penyidik juga mendalami dugaan tidak optimalnya sistem proteksi yang seharusnya mengisolasi gangguan agar tidak merambat ke bagian lain dari sistem kelistrikan.
Bareskrim disebut telah memeriksa 25 saksi serta melibatkan ahli dan tim laboratorium forensik untuk mendalami perkara tersebut. Pemeriksaan terhadap barang bukti, termasuk melalui pengujian laboratorium, menjadi bagian dari proses penyidikan.
Namun, bagi Budi, persoalan ini tidak cukup dilihat dari siapa yang berada di lokasi ketika gangguan terjadi.
Publik, menurutnya, berhak mengetahui apakah standar operasional prosedur telah dijalankan, bagaimana pengawasan terhadap instalasi dilakukan, dan sejauh mana manajemen memastikan perangkat keselamatan berfungsi sesuai standar.
Ia menegaskan, tuntutannya bukan untuk mendahului penyidikan atau menyimpulkan kesalahan pidana pihak tertentu.
Penentuan kesalahan pidana merupakan kewenangan aparat penegak hukum melalui proses yang berlaku. Akan tetapi, tanggung jawab kepemimpinan dan kewajiban memberikan penjelasan kepada masyarakat merupakan persoalan yang berbeda.
“Ketika anak buah menghadapi masalah, di situlah kepemimpinan diuji. Jangan sampai ketika persoalan muncul, yang berhadapan dengan proses hukum hanya petugas di lapangan, sementara tanggung jawab manajemen tidak pernah dijelaskan kepada publik.”
“Kami tidak mengatakan pimpinan otomatis bersalah secara pidana, tetapi tanggung jawab kepemimpinan dan evaluasi manajemen harus dibuka,” tegasnya.
Berawal dari Gangguan Trafo, Berujung Blackout Tiga Wilayah
Peristiwa blackout tersebut bermula pada Senin (12/10/2026), sekitar pukul 06.28 WIB, di Gardu Induk Sei Harapan, Batam.
Dalam penjelasan awal yang disampaikan Direktur Utama PLN Batam, Kwin Fo, gangguan berkaitan dengan peristiwa flashover atau loncatan listrik pada transformator.
Gangguan kemudian merambat ke sistem kelistrikan hingga menyebabkan pembangkit terlepas dari jaringan.
Sekitar pukul 06.37 WIB, seluruh pembangkit dilaporkan terlepas dari sistem. Upaya pemulihan pasokan listrik selanjutnya dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan sejumlah objek vital dan jaringan yang terdampak.
Dampaknya tidak berhenti di Batam. Gangguan tersebut turut dirasakan masyarakat di Bintan dan Tanjungpinang, mengganggu aktivitas rumah tangga, perdagangan, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta berbagai kegiatan pelayanan yang bergantung pada pasokan listrik.
Bagi sebagian masyarakat, pemadaman bukan sekadar persoalan lampu yang padam. Di baliknya terdapat aktivitas usaha yang terhenti, pelayanan yang terganggu, pekerjaan yang tertunda, dan potensi kerugian yang harus ditanggung pelanggan.
Listrik yang kembali menyala memang mengakhiri fase paling langsung dari gangguan. Namun, pemulihan pasokan tidak serta-merta menghapus pertanyaan mengenai penyebab kejadian, efektivitas sistem pengamanan, dan langkah konkret yang harus ditempuh agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi.
Di sinilah tuntutan Budi mengarah pada evaluasi yang lebih mendasar: bukan hanya mencari penyebab teknis, tetapi juga memastikan bahwa setiap lapisan pengamanan dan pengawasan benar-benar berfungsi sebagaimana mestinya.
Budi: Kepemimpinan Harus Terlihat Saat Krisis
Menurut Budi, perusahaan penyedia layanan publik tidak cukup hanya memberikan penjelasan teknis ketika terjadi gangguan. Masyarakat juga membutuhkan keterbukaan mengenai evaluasi internal, pembagian tanggung jawab, dan langkah korektif yang akan dilakukan.
Ia meminta PLN Batam menjelaskan bagaimana prosedur pengamanan instalasi diterapkan, siapa yang bertanggung jawab melakukan pengawasan, bagaimana pemeliharaan perangkat dilaksanakan, serta apakah sistem proteksi telah diuji dan dipastikan berfungsi secara optimal.
Baginya, evaluasi tidak boleh berhenti pada petugas yang menjalankan pekerjaan di lapangan. Seluruh rantai pengendalian, mulai dari pelaksanaan prosedur operasional hingga pengawasan oleh manajemen, harus ditelaah secara menyeluruh berdasarkan fakta dan hasil pemeriksaan.
“Jangan sampai persoalan ini hanya dilihat dari siapa petugas yang bertugas saat kejadian. Publik juga perlu mengetahui bagaimana sistem pengawasan diterapkan, bagaimana evaluasi dilakukan, dan apakah seluruh prosedur keselamatan benar-benar diawasi oleh manajemen,” katanya.
Budi menilai, penjelasan terbuka dari pimpinan perusahaan sangat penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat. Apalagi, listrik merupakan kebutuhan mendasar yang menopang aktivitas ekonomi, pelayanan, dan kehidupan sehari-hari warga.
“Kalau pimpinan hanya hadir ketika semuanya berjalan baik, tetapi tidak memberikan pertanggungjawaban yang jelas ketika terjadi persoalan besar, lalu di mana makna kepemimpinan itu? Kami meminta Dirut PLN Batam tampil menjelaskan persoalan ini kepada publik,” tegas Budi.
Kompensasi Pelanggan Jangan Berhenti pada Janji
Selain mempertanyakan tanggung jawab manajemen, Aliansi Masyarakat Kepri turut menyoroti hak pelanggan yang terdampak blackout.
Sebelumnya, PLN Batam menyampaikan rencana pemberian kompensasi bagi pelanggan reguler terdampak melalui tagihan listrik November 2026. Budi meminta agar rencana tersebut direalisasikan secara transparan dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, masyarakat harus memperoleh informasi yang jelas mengenai dasar penghitungan kompensasi, cakupan pelanggan yang berhak menerima, mekanisme penyaluran, hingga prosedur pengaduan apabila pelanggan merasa memenuhi persyaratan tetapi tidak memperoleh kompensasi.
Kejelasan juga diperlukan bagi pelaku usaha yang mengalami kerugian akibat pemadaman. Budi meminta PLN Batam memberikan informasi mengenai mekanisme pengajuan klaim kerugian individual, termasuk persyaratan dokumen, bukti kerugian, dan dasar hukum yang digunakan untuk menilai setiap pengajuan.
Ia menekankan bahwa kompensasi berdasarkan tingkat mutu pelayanan harus dibedakan dari klaim kerugian individual yang memerlukan pemeriksaan bukti serta dasar hukum tersendiri.
“Kompensasi jangan berhenti sebagai pernyataan di media. Masyarakat harus mendapatkan kepastian bagaimana penghitungan dilakukan, siapa yang berhak menerima, dan ke mana harus mengadu jika haknya belum dipenuhi,” ujarnya.
Bagi Budi, transparansi kompensasi merupakan bagian penting dari tanggung jawab pelayanan. Masyarakat tidak seharusnya dibiarkan menebak-nebak apakah dirinya berhak menerima kompensasi, bagaimana cara mendapatkannya, atau kepada siapa harus menyampaikan keberatan.
Ultimatum Tegas: Bertanggung Jawab atau Mundur!
Desakan Aliansi Masyarakat Kepri kini mengerucut pada satu tuntutan utama: pertanggungjawaban kepemimpinan PLN Batam harus disampaikan secara terbuka, disertai langkah perbaikan yang terukur.
Budi menegaskan, persoalan blackout tidak cukup dijawab dengan permintaan maaf ataupun penjelasan teknis mengenai gangguan transformator. Publik membutuhkan evaluasi menyeluruh, kepastian pemenuhan hak pelanggan, serta langkah pencegahan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Jika Direktur Utama PLN Batam dinilai tidak mampu memberikan penjelasan yang memadai, tidak memastikan evaluasi menyeluruh, dan tidak menunjukkan komitmen yang jelas terhadap perbaikan pelayanan serta pemenuhan hak pelanggan, Budi menyatakan pihaknya meminta Kwin Fo mundur dari jabatannya.
“Jika Direktur Utama tidak mampu memberikan penjelasan yang memadai, tidak mampu memastikan evaluasi menyeluruh, dan tidak mampu menjamin perbaikan pelayanan serta pemenuhan hak pelanggan, kami meminta yang bersangkutan mundur dari jabatannya,” tegasnya.
Ia menjelaskan, tuntutan tersebut merupakan sikap organisasi dalam mendorong pertanggungjawaban kepemimpinan, bukan kesimpulan bahwa Direktur Utama telah melakukan tindak pidana.
Aliansi Masyarakat Kepri, lanjutnya, akan terlebih dahulu menempuh jalur audiensi untuk meminta klarifikasi langsung dari PLN Batam. Pihaknya menginginkan penjelasan yang konkret serta komitmen tertulis mengenai evaluasi manajemen, langkah pencegahan, dan realisasi kompensasi bagi pelanggan terdampak.
Namun, apabila audiensi tidak menghasilkan kejelasan dan aspirasi masyarakat tidak ditindaklanjuti, aliansi akan mempertimbangkan aksi demonstrasi sebagai bentuk penyampaian pendapat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kami memberikan ruang kepada PLN untuk menjelaskan dan menunjukkan keseriusannya. Namun, jika tidak ada kepastian dan persoalan ini dibiarkan tanpa tindak lanjut yang jelas, kami akan membawa aspirasi masyarakat melalui aksi demonstrasi,” katanya.
Publik Menunggu Jawaban, Bukan Sekadar Penjelasan
Kasus blackout Batam, Bintan, dan Tanjungpinang kini menjadi ujian bagi PLN Batam, bukan hanya dalam menjelaskan gangguan teknis, tetapi juga dalam menunjukkan keseriusan menjaga keandalan pelayanan publik.
Penetapan lima tersangka menjadi bagian dari proses hukum yang harus berjalan berdasarkan bukti dan asas praduga tak bersalah. Pada saat yang sama, tuntutan transparansi, evaluasi manajemen, serta kepastian hak pelanggan tetap menjadi persoalan yang perlu dijawab secara terbuka oleh perusahaan.
Bagi masyarakat, persoalannya bukan semata-mata siapa yang harus diperiksa atau kapan listrik kembali menyala. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana sistem pengamanan diperbaiki, bagaimana potensi gangguan dicegah, dan bagaimana perusahaan memastikan kejadian serupa tidak kembali melumpuhkan kehidupan warga.
Aliansi Masyarakat Kepri menyatakan akan terus mengawal perkembangan kasus tersebut, termasuk meminta penjelasan langsung dari PLN Batam mengenai tanggung jawab manajemen dan kepastian kompensasi.
Kini, publik menunggu langkah nyata. Apakah PLN Batam akan menjawab tuntutan tersebut dengan keterbukaan, evaluasi menyeluruh, dan perbaikan yang terukur, atau justru membiarkan pertanyaan masyarakat terus menggantung?
Bagi Budi Prasetyo, kepercayaan publik tidak cukup dipulihkan dengan pernyataan. Kepercayaan harus dibangun melalui tindakan, keterbukaan, dan kesediaan pemimpin mempertanggungjawabkan kualitas pelayanan yang berada di bawah kewenangannya.
“Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang andal, informasi yang transparan, dan kepastian atas hak-haknya,” tutup Budi.
Sebab ketika listrik padam dan kehidupan masyarakat ikut terganggu, yang dibutuhkan bukan hanya jawaban tentang penyebabnya. Masyarakat juga berhak mengetahui apa yang akan diperbaiki, siapa yang memastikan perbaikan itu berjalan, dan bagaimana jaminan agar kegelapan yang sama tidak kembali terulang.
Penulis : Vatawari, S.Pd.


















