BKPSDM Lingga Susun Perbup Tentang Disiplin Kerja Aparatur, Budi: Pakaian dan Atribut PPPK dan ASN Sesuai Permendagri

Ihand.id – Lingga — Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lingga tengah merumuskan Peraturan Bupati (Perbup) baru yang mengatur disiplin kerja aparatur sipil negara (ASN). Perbup ini akan mencakup ketentuan jam kerja, pakaian, dan atribut ASN sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2020.

Kabid Penilaian Kinerja dan Penghargaan BKPSDM Lingga, Budi Setiawan menjelaskan bahwa aturan baru ini juga diharapkan dapat memberikan kepastian dan panduan yang lebih jelas bagi ASN dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari.

“Perbup ini tidak hanya soal seragam, tapi juga mengenai disiplin waktu kerja yang akan membantu meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya pada ihand.id, selasa (11/06/2024).

Penyusunan Perbup ini merupakan bagian dari upaya BKPSDM Kabupaten Lingga untuk terus memperbaiki dan menyesuaikan aturan kerja ASN dengan ketentuan nasional, serta menjawab kebutuhan akan regulasi yang lebih spesifik dan terarah di tingkat kabupaten.

Nantinya, Perbup ini akan menjadi pedoman resmi bagi seluruh ASN di Kabupaten Lingga dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Budi Setiawan juga menambahkan bahwa sebelum Perbup ini diterbitkan, ketentuan mengenai pakaian dinas bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sudah diatur dalam Permendagri tersebut.

“Kami merujuk pada Permendagri No. 11 Tahun 2020 yang mengatur tentang pakaian dinas ASN di lingkungan Pemerintah Daerah,” ujar Budi.

Permendagri Nomor 11 Tahun 2020 sendiri menetapkan standar pakaian dinas bagi ASN, baik PNS maupun PPPK, yang bertujuan untuk menciptakan keseragaman dan kerapihan dalam lingkungan kerja pemerintahan. Dengan adanya Perbup ini, diharapkan disiplin dan profesionalisme ASN di Kabupaten Lingga dapat semakin ditingkatkan.

Dengan demikian, keberadaan Perbup tentang Disiplin Kerja Aparatur ini diharapkan dapat mendorong terciptanya lingkungan kerja yang lebih profesional, disiplin, dan efisien, sehingga pelayanan publik di Kabupaten Lingga dapat semakin optimal.

Adapun aturan seragam PPPK dan PNS tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Lantas, seperti apa aturan dan atribut seragam PPPK terbaru?

Aturan seragam PPPK tercantum dalam Bab IV mengenai Pakaian Dinas Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk pasal 13, menyebutkan bahwa:

(1) PDH PPPK digunakan oleh unit kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten atau kota.

(2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

PDH kemeja putih, celana/rok hitam, dan
PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah

PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan PPPK pada hari Senin sampai dengan Rabu.

PDH batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan PPPK pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota pada hari Kamis dan/atau Jumat.

Selain itu, PPPK juga bisa menggunakan batik KORPRI dengan ketentuan:

Upacara Hari Ulang Tahun KORPRI;
Tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
Upacara hari besar nasional; dan
Rapat dan pertemuan yang diselenggarakan oleh KORPRI.

Pakaian seragam batik KORPRI digunakan dengan celana/rok warna biru tua.

Bagi pegawai perempuan berjilbab, menggunakan jilbab berwarna biru tua.

Sementara itu atribut seragam PPPK terdiri atas:
Papan nama; dan
Tanda pengenal

Hal ini sangat berbeda dengan atribut pakaian dinas PNS yang mencakup:

Tanda jabatan bagi pejabat struktural
Lencana Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia
Papan nama
Nama satuan kerja atau perangkat daerah
Nama Kementerian Dalam Negeri, nama pemerintah daerah provinsi atau nama pemerintah daerah kabupaten atau kota
Lambang kementerian dalam negeri atau lambang pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten atau kota; dan
Tanda pengenal.

Demikian penjelasan mengenai aturan seragam PPPK, atribut seragam PPPK, dan bedanya dengan seragam PNS.(ca)