Situasi ini tak hanya merugikan media lokal yang selama ini aktif mempublikasikan program-program pemerintah daerah, tapi juga berpotensi menciptakan ketimpangan akses informasi kepada masyarakat luas.
Beberapa awak media bahkan mengaku sudah mencoba mengajukan proposal kerja sama secara resmi, namun tak kunjung mendapat respons maupun kejelasan dari pihak OPD yang bersangkutan.
“Kalau tidak transparan seperti ini, wajar kalau muncul dugaan-dugaan negatif. Kami hanya ingin prosesnya terbuka, agar semua media bisa berkompetisi secara sehat,” tambahnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menanggapi hal ini, para insan pers mendesak Bupati Lingga untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan anggaran publikasi di masing-masing OPD.
Mereka juga meminta Dinas Komunikasi dan Informatika bersama Inspektorat Daerah untuk turun tangan, agar tata kelola anggaran media lebih terbuka dan profesional ke depan.
Hingga berita ini dirilis, belum ada keterangan resmi dari pemerintah daerah terkait isu yang mulai ramai dibicarakan di kalangan jurnalis ini.
Penulis : Cahyo Aji
Halaman : 1 2
