Ihand.id | • Lingga – Di balik barang bukti yang hangus terbakar dan hancur berkeping-keping, tersimpan kisah tentang kejahatan, penderitaan korban, serta perjalanan panjang penegakan hukum.

Barang-barang itu mungkin telah dimusnahkan, tetapi persoalan yang melatarbelakangi setiap perkara menjadi pengingat bahwa kejahatan masih menjadi ancaman nyata di tengah masyarakat.
Salah satu yang paling menyita perhatian Kejaksaan Negeri (Kejari) Lingga adalah tindak pidana pencabulan.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Kasus yang menyentuh persoalan martabat, keselamatan, dan masa depan korban tersebut ternyata masih ditemukan dalam penanganan perkara sepanjang tahun 2026 di Kabupaten Lingga.
Fakta memprihatinkan itu terungkap dalam kegiatan pemusnahan barang bukti tindak pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht, yang dilaksanakan Kejari Lingga, Rabu (11/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 12 item barang bukti dari berbagai perkara pidana dimusnahkan. Proses pemusnahan dilakukan dengan sejumlah cara, mulai dari pembakaran hingga penghancuran menggunakan palu dan gerinda.
Namun, kegiatan tersebut bukan sekadar seremoni penegakan hukum. Di balik setiap barang bukti yang dimusnahkan, terdapat tanggung jawab negara untuk memastikan setiap putusan pengadilan benar-benar dilaksanakan.
Kepala Kejaksaan Negeri Lingga, Rully Afandi, melalui Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum), Deny, menjelaskan bahwa barang bukti yang dimusnahkan berasal dari sejumlah perkara pidana, di antaranya pencabulan, pencurian, penadahan hingga penipuan.
“Pada hari ini telah dilakukan pemusnahan terhadap 12 item barang bukti dari beberapa perkara tindak pidana,” kata Deny.
Meski berbagai perkara turut mewarnai kegiatan tersebut, kasus pencabulan menjadi perhatian tersendiri. Sebab, tindak pidana yang dapat meninggalkan luka mendalam bagi korban ini masih menjadi salah satu perkara yang marak ditangani di Kabupaten Lingga.
“Kasus yang lagi marak di Kabupaten Lingga saat ini yakni kasus pencabulan,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut menjadi alarm penting bagi seluruh elemen masyarakat. Sebab, persoalan pencabulan bukan hanya menyangkut pelanggaran hukum, tetapi juga menyangkut keselamatan, kehormatan, serta masa depan seseorang, terutama anak-anak yang membutuhkan perlindungan dari lingkungan sekitarnya.
Kejari Lingga pun menyadari bahwa penegakan hukum tidak cukup hanya dengan membawa pelaku ke hadapan pengadilan. Upaya pencegahan harus diperkuat agar masyarakat, khususnya generasi muda, memiliki pemahaman dan keberanian untuk mengenali serta menghindari tindakan kekerasan seksual.
Karena itu, Kejari Lingga berencana memperluas edukasi dan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat, terutama di lingkungan sekolah.
Deny mengatakan, pihaknya akan mengupayakan kegiatan sosialisasi ke sekolah-sekolah guna memberikan pemahaman kepada para pelajar mengenai tindak pidana pencabulan, termasuk langkah mengenali dan mencegah tindakan yang mengarah pada kekerasan seksual.
“Tentunya melalui edukasi langsung kepada masyarakat, terutama kalangan pelajar,” tuturnya.
Langkah tersebut diharapkan tidak hanya menjadi penyampaian materi hukum di ruang kelas, tetapi juga menjadi ruang bagi para pelajar untuk memahami pentingnya menjaga diri, mengenali perilaku yang tidak pantas, serta berani menyampaikan kepada orang dewasa atau pihak berwenang apabila mengalami maupun mengetahui tindakan yang mengarah pada kekerasan seksual.
Lebih jauh, Deny mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2026 terdapat empat perkara pencabulan yang sedang berjalan dalam penanganan kejaksaan. Sementara itu, tiga perkara lainnya masih dalam proses.
Angka tersebut menjadi pengingat bahwa perlindungan terhadap anak dan masyarakat rentan tidak boleh hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum. Keluarga, sekolah, pemerintah daerah, dan lingkungan masyarakat harus mengambil peran bersama dalam menciptakan ruang yang aman.
Sebab, keberhasilan penegakan hukum bukan hanya diukur dari berapa banyak pelaku yang diproses dan barang bukti yang dimusnahkan. Lebih dari itu, keberhasilan sesungguhnya adalah ketika kejahatan dapat dicegah, korban terlindungi, dan tidak ada lagi masa depan yang harus direnggut akibat tindakan yang merusak kehidupan seseorang.
Barang bukti boleh dimusnahkan, perkara boleh dituntaskan, tetapi pesan di baliknya tidak boleh dilupakan: melindungi masyarakat dari kejahatan adalah tanggung jawab bersama.
Penulis : Vatawari, S.Pd.


















