Ihand.id | • Jakarta – Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, terkait polemik surat keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan. Yusril menilai, ruang perlawanan hukum terhadap putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) kini telah tertutup.
Menurut Yusril, langkah Gibran yang disebut ingin membuktikan keaslian ijazah atau legalitas pendidikannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak akan memberikan manfaat hukum terhadap persoalan yang telah diputuskan oleh lembaga peradilan tersebut.
Ia menjelaskan, putusan MK bersifat final dan mengikat (final and binding), sehingga tidak tersedia upaya hukum lanjutan, termasuk peninjauan kembali (PK).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Sementara itu, terhadap putusan MA, upaya hukum PK hanya dapat dilakukan oleh pihak yang memiliki kedudukan hukum dalam perkara. Dalam hal ini, Gibran dinilai tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan PK karena bukan pihak yang berperkara.
“Putusan Mahkamah Agung sudah final karena Pak Wapres tidak bisa mengajukan PK karena beliau bukan pihak dalam perkara,” ujar Yusril, Selasa (10/11/2026).
Yusril bahkan menilai, persoalan tersebut semakin tidak memiliki ruang untuk diperdebatkan apabila keputusan yang menjadi objek sengketa telah dicabut oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
“Apalagi besok Mendikdasmen sudah mengeksekusi dengan mencabut keputusan itu, apa lagi yang mau disengketakan?” tegasnya.
Ia juga menegaskan bahwa Mahkamah Agung telah menerbitkan salinan lengkap Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 yang menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran batal dan tidak sah.
Menurut Yusril, putusan tersebut berlaku surut atau ex tunc. Artinya, keabsahan surat keterangan itu dinyatakan gugur sejak pertama kali diterbitkan pada Agustus 2019, bukan hanya sejak putusan MA dibacakan.
Yusril menjelaskan, MA memiliki kewenangan untuk memutus perkara tersebut meskipun proses Pemilu 2024 telah selesai. Pertimbangan MA, menurut penjelasannya, berkaitan dengan kepentingan bangsa dan perlindungan terhadap kehidupan demokrasi.
“Kalau sudah dieksekusi oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah selaku atasan Dirjen Dikdasmen, putusan Mahkamah Agung itu juga final,” ujar Yusril.
Lebih jauh, Yusril berpandangan bahwa persoalan legalitas surat keterangan pendidikan tersebut tidak bisa lagi diselesaikan melalui pembicaraan personal maupun jalur informal. Sebab, perkara itu telah masuk ke ranah hukum dan diputuskan melalui proses peradilan.
Ia pun menyerahkan sepenuhnya kepada Gibran untuk menentukan langkah selanjutnya di tengah tertutupnya sejumlah jalur perlawanan hukum yang dijelaskan pemerintah.
“Jadi, sekarang kita kembalikan kepada Pak Wapres, apakah yang akan beliau tempuh?” tutup Yusril.
Pernyataan Yusril ini menambah babak baru dalam polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran. Di satu sisi, Gibran menyatakan ingin membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui PTUN dengan menghadirkan dokumen pendidikan dari SD hingga perguruan tinggi. Di sisi lain, Yusril menilai putusan MA dan MK telah memberikan batas hukum yang tidak bisa diabaikan.
Dengan demikian, perhatian publik kini tertuju pada tindak lanjut putusan MA oleh Kemendikdasmen serta langkah hukum yang akan diambil Gibran berikutnya.
Penulis : Dedek Julianto, S.I.P


















