Dugaan Makar di Balik Penyadapan Presiden, Yusril: Aparat Masih Dalami Fakta dan Bukti

Avatar photo

- Jurnalis

Kamis, 5 November 2026 - 10:06 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra saat konferensi pers | f. Istimewa

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra saat konferensi pers | f. Istimewa

Ihand.id | • Jakarta – Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia kini menjadi perhatian serius pemerintah. Di balik perkara yang tengah ditangani aparat penegak hukum tersebut, muncul indikasi yang mengarah pada dugaan tindak pidana makar.

Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa dugaan tersebut belum dapat disimpulkan dan masih membutuhkan pendalaman berdasarkan fakta serta alat bukti yang sah.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan bahwa proses penyelidikan dan penyidikan kasus tersebut masih terus dikembangkan.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Aparat penegak hukum kini berupaya mengungkap secara menyeluruh tujuan, motif, serta pihak-pihak yang berada di balik dugaan penyadapan tersebut.

Dalam konferensi pers di Museum Tsunami Aceh, Rabu (4/11), Yusril menjelaskan bahwa hingga saat ini pasal yang diterapkan dalam perkara tersebut masih berkaitan dengan tindak pidana penyadapan ilegal dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Sementara itu, dugaan tindak pidana makar sebagaimana diatur dalam Pasal 191 dan Pasal 193 KUHP Nasional masih dalam tahap pendalaman.

“Sampai saat ini, pasal yang digunakan adalah pasal terkait penyadapan dan ITE, belum pasal lain, termasuk pasal terkait makar,” jelas Yusril.

Ia mengungkapkan, penyidik telah mengantongi dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka dalam perkara dugaan penyadapan dan tindak pidana ITE. Penetapan tersangka hingga langkah penahanan disebut telah dilakukan sesuai ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.

Namun, Yusril mengingatkan bahwa dugaan makar tidak boleh disimpulkan secara terburu-buru. Setiap unsur tindak pidana harus dibuktikan melalui proses hukum yang objektif dan didukung alat bukti yang memadai.

Baca Juga:  Bakamla RI Jemput 2 Nelayan Indonesia di Perbatasan Terluar Indonesia Malaysia

“Unsur-unsurnya mulai mengarah ke sana, tetapi masih terus didalami. Kalau langsung ditetapkan sebagai makar, tentu terlalu dini karena harus didukung fakta dan bukti yang cukup,” tegasnya.

Menurut Yusril, salah satu hal penting yang kini menjadi fokus penyidik adalah mengungkap tujuan sesungguhnya dari aktivitas penyadapan tersebut. Termasuk kemungkinan adanya upaya untuk melumpuhkan Presiden agar tidak dapat menjalankan tugas maupun aktivitas kenegaraan.

Penyidik juga masih menelusuri pihak-pihak yang terlibat, termasuk kemungkinan adanya aktor lain yang berada di balik peristiwa tersebut.

“Kami harus melihat persoalan ini secara objektif, tanpa prasangka. Yang perlu diungkap adalah fakta mengenai tujuan dan maksud dari tindakan penyadapan tersebut,” ungkapnya.

Sejauh ini, dugaan penyadapan diketahui menyasar Presiden serta sejumlah menteri, tokoh politik, dan tokoh masyarakat. Kendati demikian, informasi mengenai pihak lain yang diduga menjadi sasaran masih membutuhkan pembuktian lebih lanjut.

Yusril menegaskan, pemerintah tidak ingin informasi yang belum terverifikasi berkembang menjadi spekulasi liar di tengah masyarakat. Seluruh keterangan mengenai pihak yang menjadi sasaran maupun mereka yang terlibat harus merujuk pada hasil penyidikan.

Ia juga menjelaskan bahwa penyadapan bukanlah tindakan yang dapat dilakukan secara bebas oleh siapa pun. Kewenangan tersebut hanya dimiliki lembaga negara tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, di antaranya Kepolisian, Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca Juga:  Awali Festival Seni Tamadun Melayu dengan Doa Selamat, Wabup Novrizal: Semoga Budaya Melayu Tetap Hidup dan Penuh Keberkahan

Pelaksanaannya pun harus mengikuti prosedur serta mekanisme pengawasan internal yang berlaku di masing-masing lembaga.

“Kalau seseorang melakukan penyadapan tanpa adanya kewenangan dan perintah yang sah dari atasan yang berwenang, maka tindakan tersebut merupakan tindakan ilegal,” tegasnya.

Lebih jauh, Yusril menilai perlu adanya evaluasi dan penataan kembali terhadap tata kelola penggunaan perangkat penyadapan. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan sekaligus memperkuat sistem pengawasan terhadap penggunaan teknologi penyadapan.

Penguatan pengawasan juga mencakup optimalisasi peran lembaga yang memiliki kewenangan di bidang keamanan siber dan persandian guna mengantisipasi penyalahgunaan perangkat elektronik.

Di tengah berkembangnya kasus tersebut, Yusril mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum jelas kebenarannya.

Ia memastikan penanganan perkara saat ini berlangsung di Mabes Polri dan seluruh langkah hukum akan dilakukan secara tegas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Masyarakat tetap harus waspada, tetapi tidak perlu terlalu khawatir. Percayakan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menangani persoalan ini sebaik-baiknya,” ujarnya.

Hingga kini, situasi keamanan secara umum disebut masih terkendali dan belum ditemukan gejolak yang mengganggu stabilitas.

Pemerintah pun memastikan akan terus memantau perkembangan perkara tersebut. Publik kini menanti hasil penyidikan untuk mengungkap secara terang apa sebenarnya motif di balik dugaan penyadapan terhadap Presiden, siapa saja pihak yang terlibat, dan sejauh mana indikasi dugaan makar tersebut dapat dibuktikan secara hukum.

Penulis : Dedek Julianto, S.I.P

Follow WhatsApp Channel ihand.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Pemkab Lingga dan PT CPM Gelar Pasar Murah 20 November 2026
Bela Kepentingan Rakyat, Mentan Amran Tantang Mafia Pangan: “Saya Tidak Pernah Takut!”
Prabowo Perkuat Kemitraan ASEAN–India, Maritim hingga Kesehatan Jadi Fokus
Ustadz Solmed Bakal Hadir di Lingga, Tabligh Akbar Semarakkan Hari Jadi ke-23 Tahun
Ihand.id Terima Apresiasi Imigrasi, Komitmen Jaga Kepercayaan Publik
KTT ASEAN–Korea, Prabowo Dorong ASEAN Jadi Kekuatan Teknologi Global
Bukan Sekadar Kemitraan, Imigrasi Dabo Singkep dan Insan Pers Merajut Kepercayaan, Membangun Jembatan Informasi untuk Masyarakat
Bukan Sekadar Gedung Baru, SPS Kasih Bunda Desa Musai Jadi Harapan Baru Membangun Generasi Emas Lingga

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 20:34 WIB

Pemkab Lingga dan PT CPM Gelar Pasar Murah 20 November 2026

Rabu, 18 November 2026 - 10:32 WIB

Bela Kepentingan Rakyat, Mentan Amran Tantang Mafia Pangan: “Saya Tidak Pernah Takut!”

Rabu, 18 November 2026 - 10:25 WIB

Prabowo Perkuat Kemitraan ASEAN–India, Maritim hingga Kesehatan Jadi Fokus

Rabu, 18 November 2026 - 10:18 WIB

Ustadz Solmed Bakal Hadir di Lingga, Tabligh Akbar Semarakkan Hari Jadi ke-23 Tahun

Selasa, 17 November 2026 - 20:48 WIB

Ihand.id Terima Apresiasi Imigrasi, Komitmen Jaga Kepercayaan Publik

Berita Terbaru

Melalui program TJSL, PT Cipta Persada Mulia bersama Pemkab Lingga menghadirkan Pasar Murah TPID pada Jumat, 20 November 2026 di Lapangan Hang Tuah | f. Redaksi

Berita Lingga

Pemkab Lingga dan PT CPM Gelar Pasar Murah 20 November 2026

Rabu, 18 Nov 2026 - 20:34 WIB

Presiden Prabowo Subianto mendorong penguatan kerja sama maritim dan konektivitas ASEAN–India pada KTT ke-23 ASEAN–India di Manila | f. BPMI Setpres

Berita Internasional

Prabowo Perkuat Kemitraan ASEAN–India, Maritim hingga Kesehatan Jadi Fokus

Rabu, 18 Nov 2026 - 10:25 WIB

Jurnalis ihand.id saat menerima penghargaan dari kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep di Dabo Singkep, Kab. Lingga | f. Redaksi

Berita Harian Lingga

Ihand.id Terima Apresiasi Imigrasi, Komitmen Jaga Kepercayaan Publik

Selasa, 17 Nov 2026 - 20:48 WIB