Ihand.id | • Lingga – Komitmen Kabupaten Lingga dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan kembali diuji. Bukan sekadar melalui dokumen dan laporan di atas kertas, tetapi juga lewat pembuktian nyata di lapangan dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG).

Hal tersebut terlihat dalam kegiatan Verifikasi Lapangan Evaluasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) Tahun 2025, dalam rangka Penganugerahan Parahita Ekapraya (PPE) Tahun 2026 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Bupati Lingga, Selasa (3/11/2026).
Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga, H. Armia, S.Pd., M.IP., turut hadir dalam kegiatan tersebut. Sementara pembukaan kegiatan dilakukan oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Gandime Diyanto, S.T., M.IP., yang mewakili Pemerintah Kabupaten Lingga.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam sambutannya, Gandime menegaskan bahwa pengarusutamaan gender bukan sekadar pemenuhan administrasi maupun tuntutan evaluasi pemerintah pusat, melainkan bagian penting dari upaya menghadirkan pembangunan yang memberikan kesempatan dan manfaat secara adil bagi perempuan maupun laki-laki.
Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan PUG membutuhkan komitmen bersama serta sinergi seluruh perangkat daerah agar perspektif kesetaraan gender benar-benar terintegrasi dalam setiap kebijakan dan program pembangunan.
“Pengarusutamaan gender harus menjadi komitmen bersama, bukan hanya tanggung jawab satu perangkat daerah. Seluruh OPD harus bersinergi agar setiap kebijakan, perencanaan dan program pembangunan mampu memberikan manfaat yang setara bagi perempuan dan laki-laki,” tegas Gandime.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Barenlitbang) Kabupaten Lingga sekaligus Ketua Pokja PUG, Selamat, S.Pi., M.IP., memaparkan berbagai kebijakan, program serta capaian Pemerintah Kabupaten Lingga dalam mengimplementasikan pengarusutamaan gender.
Ia menjelaskan, verifikasi lapangan menjadi momentum penting untuk melihat sejauh mana komitmen pemerintah daerah telah diwujudkan melalui program dan kebijakan yang responsif gender.
“Evaluasi ini bukan semata-mata untuk mengejar penghargaan Parahita Ekapraya, tetapi menjadi kesempatan bagi kita untuk mengukur dan memperkuat kualitas penyelenggaraan pengarusutamaan gender di Kabupaten Lingga. Harapannya, perspektif gender benar-benar terintegrasi dalam perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan pembangunan,” ungkap Selamat.
Verifikasi tersebut mencakup sejumlah aspek penting, mulai dari kelembagaan, kebijakan, perencanaan dan penganggaran responsif gender, pelaksanaan program hingga dampak pembangunan yang dirasakan masyarakat.
Bagi Kabupaten Lingga, evaluasi ini bukan hanya tentang mengejar sebuah penghargaan, tetapi juga menjadi pengingat bahwa pembangunan sejatinya tidak boleh meninggalkan siapa pun.
Sebab, keberhasilan pembangunan bukan hanya diukur dari seberapa banyak program yang dijalankan, melainkan sejauh mana seluruh masyarakat, baik perempuan maupun laki-laki, mendapatkan kesempatan, perlindungan dan manfaat yang sama.
Penulis : Vatawari, S.Pd.


















