Ihand.id | • Lingga – Di balik setiap langkah pembangunan daerah, ada tanggung jawab besar untuk memastikan pemerintahan berjalan sesuai aturan, hak masyarakat terlindungi, dan kepercayaan publik terus terjaga.

Semangat itulah yang mewarnai kunjungan kerja Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kepulauan Riau, Dr. Transiswara Adhi, S.H., M.Hum., ke Kabupaten Lingga, Kamis (29/10/2026).
Kedatangan Kajati Kepri disambut langsung oleh Bupati Lingga, Muhammad Nizar, didampingi Ketua DPRD Kabupaten Lingga, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di Kantor Kejaksaan Negeri Lingga.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pertemuan tersebut bukan sekadar agenda seremonial, melainkan momentum untuk mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan jajaran kejaksaan dalam mengawal jalannya pemerintahan serta pembangunan di Kabupaten Lingga.
Salah satu momen penting dalam kegiatan itu adalah penyerahan pendapat hukum atau legal opinion (LO) oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lingga kepada Pemerintah Kabupaten Lingga, yang disaksikan langsung oleh Kajati Kepri.
Penyerahan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pemahaman hukum dalam pengambilan kebijakan, sehingga setiap langkah pemerintahan dapat dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Pada kesempatan yang sama, Kajati Kepri juga menyerahkan sertifikat tanah wakaf untuk sejumlah masjid, Kartu Identitas Anak (KIA), akta kelahiran, serta penetapan perwalian.
Penyerahan tersebut membawa makna tersendiri. Di balik dokumen yang diberikan, terdapat kepastian hak, perlindungan hukum, dan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan administrasi yang dibutuhkan.
Sebuah pengingat bahwa kehadiran negara tidak hanya terlihat dalam kebijakan besar, tetapi juga melalui pelayanan nyata yang menyentuh kehidupan sehari-hari.
Kunjungan kerja ini sekaligus menjadi ruang untuk membangun komunikasi yang lebih erat antara Kejaksaan Tinggi Kepri, Kejaksaan Negeri Lingga, dan Pemerintah Kabupaten Lingga.
Kolaborasi antar lembaga diharapkan mampu mendorong terciptanya pemerintahan yang transparan, tertib, dan akuntabel, tanpa mengesampingkan kepastian hukum dalam setiap keputusan.
Pada akhirnya, pembangunan daerah bukan hanya tentang infrastruktur yang berdiri atau program yang terlaksana. Lebih dari itu, pembangunan membutuhkan fondasi kepercayaan, kepastian hukum, dan komitmen bersama untuk melindungi kepentingan masyarakat.
Melalui sinergi yang terus diperkuat, Kabupaten Lingga diharapkan mampu melangkah menuju tata kelola pemerintahan yang semakin baik, sekaligus memastikan bahwa setiap kebijakan dan pelayanan benar-benar bermuara pada satu tujuan: kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Penulis : Ivantri Gustianda


















