Laut sebagai Harapan Saat Kesejahteraan Masih Diragukan
Ihand.id | • Opini – Bagi masyarakat di Kabupaten Lingga laut bukanlah sekedar area air yang berada di antara pulau – pulau.
Laut adalah sarana untuk bertahan hidup, lautan tempat para nelayan berusaha mencari nafkah dan juga merupakan unsur penting dalam perekonomian masyarakat pesisir.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Potensi perikanan yang di temukan di pulau – pulau ini bisa menjadi kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Namun potensi besar dari sumber daya laut tidak secara otomasi bisa menjamin kehidupan yang layak bagi para nelayan.
Ada banyak masalah yang harus diselesaikan di balik praktik perikanan para nelayan yang telah berlayar sejak pagi.
Masalah tersebut antara lain adalah biaya bahan bakar,harga jual ikan yang di tangkap, keterbatasan teknologi perikanan, ketersediaan pasar dan fasilitas pengolahan hasil perikanan.
Tentu saja masalah tersebut tidak bisa di bandingkan di semua desa dan distrik. Namun muncul pertanyaan yang sangat krusial yaitu : Jika laut itu menguntungkan secara ekonomi berapa banyak manfaat yang bisa diraih orang – orang yang bergantung pada laut?
Kebijakan yang akan di rumuskan mengenai bantuan kepada nelayan, pengembangan pelabuhan perikanan, bantuan keuangan, kesejahteraan sosial dan pengembangan usaha di pesisir tidak akan ada tanpa politik.
Inilah di mana pentingnya partai politik muncul terutama karena mereka menyampaikan harapan rakyat melalui proses pemilihan umum dan melalui wakil mereka di badan legislatif.
Yang harus di angkat bukan hanya persoalan apakah partai politik pernah bertemu dengan para nelayan tetapi juga apakah aspirasi para nelayan itu sendiri sedang diupayakan sebagai kebijakan dari mana mereka bisa mendapatkan manfaatnya.
Politik Pemilih Umum dan Masa Depan Para Nelayan Kesenjangan Antara Janji dan Kebijakan.
Politik pemilihan umum adalah proses politik dimana ada pemilihan umum, partai politik bersaing, wakil rakyat di usukan dan upaya untuk memenangkan rasa suka masyarakat melalui pemungutan suara berlangsung.
Masyarakat pesisir memainkan peran yang penting dalam proses ini karna aspirasi mereka harus dipertimbangkan dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah.
Namun hubungan yang ada antara nelayan dan partai politik tidak hanya diukur dari jumlah kunjungan yang di lakukan oleh calon yang sedang bertarung dalam pemilihan umum ke masyarakat pesisir sebelum waktu pemilihan tiba.
Kunci utamanya adalah apakah impian nelayan diupayakan setelah waktu pemilihan tiba.
Mengapa masalah seperti ini harga ikan, bahan – bahan perikanan, pengeluaran yang terjadi saat melaut dan pemasaran tidak dibahas dalam perencanaan anggaran daerah?
Relevansi pertanyaan ini terhadap KabupatenLingga dapat dilihat dari konteks ini. Dalam sebuah artikel ‘’Lingga Regency in Numbers’’ dapat di sampaikan bahwa sektor pertanian, kehutanan dan perikanan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian daerah.
Data yang dipersentasikan oleh BPS ( Badan pusat statistik ) Indonesia dalam artikel tersebut menunjukan bahwa sektor – sektor tersebut merupakan sumber 21,52% dari PDB Kabupaten Lingga pada tahun 2022.
Data di atas menjelaskan arti penting industri berbasis sumber daya dalam perekonomian Lingga. Namun kontribusi sektor ekonomi bukanlah indikator pendapatan para nelayan individu.
Nilai produksi, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan anggota keluarga nelayan adalah hal yang berbeda.
Oleh karna itu keberhasilan pengembangan perikanan tidak hanya harus dinilai berdasarkan produktivitas tetapi juga pendapatan para nelayan kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Di sinilah partai politik harus memainkan peran mereka dalam perwakilan.
Dari pada hanya melihat para nelayan sebagai kelompok kepentingan yang harus di dengarkan selama pemilihan, partai politik harus melihat mereka sebagai sebuh masyarakat yang kepentingan mereka harus diupayakan dalam proses pengambilan keputusan.
Upaya tersebut bisa dilakukan dengan menggunakan para kadernya yang menempati kantor – kantor, anggota Dewan Perwakilan Daerah serta juga melakukan pengawasan terhadap proses anggaran.
Dinas kelautan dan perikanan Provinsi Kepulauan Riau memberitahukan bahwa pada 7 september 2025, nelayan di Kabupaten lingga menerima bantuan jaminan sosial ketenanga kerjaan untuk 10.247 penerima manfaat, dengan total anggaran Rp.2,06 miliar.
Berita tersebut juga menerapkan penyerahan klaim jaminan sosial bagi 41 penerima manfaat sekitar Rp.1,610 miliar. Demikian pada 23 juni 2025, sejumlah kepala desa dan perwakilan BPD dari wilayah Kabupaten Lingga berkontribusi dengan DKP Kepri mengenai mekanisme pengusulan bantuan sarana dan prasarana perikanan tangkap.
Adanya proses pengajuan kebutuhan nelayan melalui pemerintahan desa dan pemerintah provinsi dengan adanya pengusulan tersendirinya membuktikan bahwa seluruh usulan sudah di setujui atau bantuan sudah diterima.
Pada 8 febuari 2026, Ruslan selaku ketua terpilih DPC HNSI Kabupaten Lingga periode perjuangan organisasi dalam berita tersebut mengangkat persoalan belum optimalnya pemanfaatan potensi kelautan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan menurut pandangan Ruslan.
Sangat penting juga untuk membedakan kewajiban pemerintah dan partai politik. Bantuan jaminan sosial yang disebut di atas adalah layanan pemerintah provinsi dan bukan bukti bahwa partai politik tertentu berjuang atau menerimanya.
Oleh karna itu permasalahan tentang fungsi partai politik di Lingga tidak hanya dapat di nilai berdasarkan manivesto dan bantuan yang mereka berikan dalam pemilihan umum.
Penilaian harus di lakukan berdasarkan kebijakan , hasil dari pembahasan anggaran, kinerja para wakil rakyat dan manfaat bagi masyarakat.
Ketika aspirasi nelayan bertemu dengan kepentingan publik para nelayan pesisir Bintan – Lingga pada bulan juni 2026. Sekitar 300 orang yang bergabung dalam aliansi nelayan pesisir Bintan – Lingga di kabarkan telah melakukan unjuk rasa DPRD Provinsi Kepulauan Riau 2026.
Hal ini menyebabkan adanya ketidak setujuan mereka terhadap aktivitas penimbunan pulau Numbing dan pulau Poto.
Pengumuman ini memperlihatkan bahwa masalah yang berkaitan dengan daerah pesisir tidak hanya dukungan ekonomi saja tetapi juga melibatkan kepastian dalam keselamatan habitat mereka seperti laut yang bersih, mempertahankan diri secara finansial, pengusaha bergantung pada sumber daya kelautan.
Selain itu DPR Provinsi Kepulauan Riau telah mengadakan rapat dengar pendapat pada tanggal 4 juni 2026 dengan aliansi nelayan pesisir Bintan dan Lingga mengenai hal ini dalam pernyataan resmi mereka DPRD menyatakan bahwa mereka mendukung terwujudnya aspirasi melalui pengawasan dan koordinasi pemerintah daerah nasional.
Khusus ini menjadi pengingat bagi partai politik di Kabupaten Lingga agar lebih memperhatikan aspirasi para nelayan.
Meskipun belum terbukti bahwa semua partai mengabaikan kebutuhan para nelayan namun khusus ini menjadi indikator bahwa di perlukan penilaian atas kinerja partai politik berdasarkan perbuatan mereka dan bukan berdasarkan janji mereka.
Ada tiga kriteria dalam membantu menilai perjuangan partai politik demi kepentingan para nelayan yaitu dengan mendengarkan dan menyampaikan aspirasi para nelayan, berusaha untuk mendapatkan anggaran dan kebijakan yang memenuhi kebutuhan para nelayan serta memantau pelaksanaan program yang telah di laksanakan oleh pemerintah untuk distribusi bantuan yang benar.
Selain menyediakan peralatan perikanan dan jaminan sosial kesejahteraan para nelayan juga mencangkup penyediaan fasilitas penyimpanan ikan, pemasaran produk ikan dengan harga yang wajar, perlindungan zona perikanan, dan transparansi kerja partai politik dan anggota DPRD.
Partisipasi nelayan dalam proses pengambilan keputusan juga sangat penting karna mereka lebih memahami situasi dan masalah para nelayan dari pada siapapun.
Suara nelayan harus masih didengar setelah pemilu, Kabupaten Lingga memiliki potensi yang sangat besar dibidang perikanan dan kegiatan maritim.
Oleh karna itu partai politik harus mengambil bagian aktif dalam perjuangan untuk kesejahteraan para nelayan melalui kebijakan, anggaran dan program.
Demokrasi bukan hanya sekedar pemilu tetapi juga melibatkan perhatian terhadap aspirasi warga negara dan akuntabilitas kebutuhan partai poltik, kinerja partai politik harus dinilai berdasarkan hasilnya dalam kehidupan para nelayan.
Penulis: Nurbaiti
NIM: 250501010
Jurusan: Ilmu Pemerintahan
Kampus: UMRAH
Editor : Vatawari, S.Pd


















