Prabowo Tekankan Perlindungan Kekayaan Negara dalam Penyempurnaan Aturan Korupsi

Avatar photo

- Jurnalis

Selasa, 27 Oktober 2026 - 15:10 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra | f. BPMI Setpres

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra | f. BPMI Setpres

Ihand.id | • Jakarta – Kekayaan negara bukan sekadar angka dalam laporan keuangan, melainkan sumber kehidupan yang seharusnya memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ketika kekayaan itu terkikis oleh praktik-praktik yang merugikan negara, yang dipertaruhkan bukan hanya penerimaan negara, tetapi juga masa depan pembangunan dan generasi mendatang.

Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian terhadap persoalan tersebut dengan menginstruksikan kajian mendalam mengenai penyempurnaan definisi tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan nasional.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Arahan itu dibahas dalam pertemuan di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (26/10/2026), guna memperkuat pemberantasan korupsi sekaligus melindungi kekayaan negara.

Usai pertemuan, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menjelaskan bahwa pembahasan mencakup usulan perubahan definisi korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, termasuk kesesuaiannya dengan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).

Baca Juga:  Ketika Pendidikan dan Kepedulian Berjalan Beriringan, PGRI dan BAZNAS Lingga Tebar “Paket Berkah” di SMKN 1 Singkep

Menurut Yusril, pemerintah juga menyoroti berbagai praktik yang berpotensi menggerus kekayaan nasional, di antaranya manipulasi nilai transaksi (under-invoicing) di sektor pertambangan dan pencurian ikan di laut.

Praktik under-invoicing dapat mengurangi penerimaan negara apabila digunakan untuk memanipulasi kewajiban pajak, royalti, atau pungutan lainnya.

Sementara itu, pencurian ikan tidak hanya menguras sumber daya laut, tetapi juga berpotensi merugikan nelayan yang berusaha secara sah dan mengancam keberlanjutan ekosistem perairan Indonesia.

Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa penyempurnaan aturan harus mempertimbangkan prinsip internasional sekaligus kebutuhan dan kepentingan nasional Indonesia.

“Pemerintah akan terus mengkaji penyelarasan ketentuan tindak pidana korupsi dengan prinsip-prinsip UNCAC, dengan tetap mempertimbangkan karakteristik, kebutuhan, dan kepentingan nasional Indonesia,” demikian pokok penjelasan pemerintah terkait arah kajian tersebut.

Baca Juga:  Desa Waspada, Hukum Dijaga! Kejari Lingga Perkuat Barisan Anti-Korupsi di Singkep Barat

Penyempurnaan regulasi ini diharapkan mampu memperkuat upaya mencegah kerugian negara dan menutup celah penyimpangan, tanpa mengabaikan kepastian hukum.

Penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana korupsi tetap harus didasarkan pada unsur hukum dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sebab, kekayaan alam Indonesia bukan sekadar komoditas untuk diperdagangkan. Di dalamnya terdapat harapan masyarakat, sumber pembiayaan pembangunan, dan peluang untuk menciptakan kesejahteraan yang lebih merata.

Pada akhirnya, melindungi kekayaan negara berarti menjaga hak rakyat atas sumber daya bangsanya sendiri. Sebab, kekayaan Indonesia adalah amanah yang harus dipertahankan hari ini agar manfaatnya tetap dirasakan oleh generasi mendatang.

Penulis : Dedek Julianto, S.I.P

Sumber Berita : BPMI Setpres

Follow WhatsApp Channel ihand.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Pemkab Lingga dan PT CPM Gelar Pasar Murah 20 November 2026
Bela Kepentingan Rakyat, Mentan Amran Tantang Mafia Pangan: “Saya Tidak Pernah Takut!”
Prabowo Perkuat Kemitraan ASEAN–India, Maritim hingga Kesehatan Jadi Fokus
Ustadz Solmed Bakal Hadir di Lingga, Tabligh Akbar Semarakkan Hari Jadi ke-23 Tahun
Ihand.id Terima Apresiasi Imigrasi, Komitmen Jaga Kepercayaan Publik
KTT ASEAN–Korea, Prabowo Dorong ASEAN Jadi Kekuatan Teknologi Global
Bukan Sekadar Kemitraan, Imigrasi Dabo Singkep dan Insan Pers Merajut Kepercayaan, Membangun Jembatan Informasi untuk Masyarakat
Bukan Sekadar Gedung Baru, SPS Kasih Bunda Desa Musai Jadi Harapan Baru Membangun Generasi Emas Lingga

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 20:34 WIB

Pemkab Lingga dan PT CPM Gelar Pasar Murah 20 November 2026

Rabu, 18 November 2026 - 10:32 WIB

Bela Kepentingan Rakyat, Mentan Amran Tantang Mafia Pangan: “Saya Tidak Pernah Takut!”

Rabu, 18 November 2026 - 10:25 WIB

Prabowo Perkuat Kemitraan ASEAN–India, Maritim hingga Kesehatan Jadi Fokus

Rabu, 18 November 2026 - 10:18 WIB

Ustadz Solmed Bakal Hadir di Lingga, Tabligh Akbar Semarakkan Hari Jadi ke-23 Tahun

Selasa, 17 November 2026 - 20:48 WIB

Ihand.id Terima Apresiasi Imigrasi, Komitmen Jaga Kepercayaan Publik

Berita Terbaru

Melalui program TJSL, PT Cipta Persada Mulia bersama Pemkab Lingga menghadirkan Pasar Murah TPID pada Jumat, 20 November 2026 di Lapangan Hang Tuah | f. Redaksi

Berita Lingga

Pemkab Lingga dan PT CPM Gelar Pasar Murah 20 November 2026

Rabu, 18 Nov 2026 - 20:34 WIB

Presiden Prabowo Subianto mendorong penguatan kerja sama maritim dan konektivitas ASEAN–India pada KTT ke-23 ASEAN–India di Manila | f. BPMI Setpres

Berita Internasional

Prabowo Perkuat Kemitraan ASEAN–India, Maritim hingga Kesehatan Jadi Fokus

Rabu, 18 Nov 2026 - 10:25 WIB

Jurnalis ihand.id saat menerima penghargaan dari kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep di Dabo Singkep, Kab. Lingga | f. Redaksi

Berita Harian Lingga

Ihand.id Terima Apresiasi Imigrasi, Komitmen Jaga Kepercayaan Publik

Selasa, 17 Nov 2026 - 20:48 WIB