Ihand.id | • Jakarta – Kekayaan negara bukan sekadar angka dalam laporan keuangan, melainkan sumber kehidupan yang seharusnya memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Ketika kekayaan itu terkikis oleh praktik-praktik yang merugikan negara, yang dipertaruhkan bukan hanya penerimaan negara, tetapi juga masa depan pembangunan dan generasi mendatang.
Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian terhadap persoalan tersebut dengan menginstruksikan kajian mendalam mengenai penyempurnaan definisi tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan nasional.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Arahan itu dibahas dalam pertemuan di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (26/10/2026), guna memperkuat pemberantasan korupsi sekaligus melindungi kekayaan negara.
Usai pertemuan, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menjelaskan bahwa pembahasan mencakup usulan perubahan definisi korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, termasuk kesesuaiannya dengan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).
Menurut Yusril, pemerintah juga menyoroti berbagai praktik yang berpotensi menggerus kekayaan nasional, di antaranya manipulasi nilai transaksi (under-invoicing) di sektor pertambangan dan pencurian ikan di laut.
Praktik under-invoicing dapat mengurangi penerimaan negara apabila digunakan untuk memanipulasi kewajiban pajak, royalti, atau pungutan lainnya.
Sementara itu, pencurian ikan tidak hanya menguras sumber daya laut, tetapi juga berpotensi merugikan nelayan yang berusaha secara sah dan mengancam keberlanjutan ekosistem perairan Indonesia.
Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa penyempurnaan aturan harus mempertimbangkan prinsip internasional sekaligus kebutuhan dan kepentingan nasional Indonesia.
“Pemerintah akan terus mengkaji penyelarasan ketentuan tindak pidana korupsi dengan prinsip-prinsip UNCAC, dengan tetap mempertimbangkan karakteristik, kebutuhan, dan kepentingan nasional Indonesia,” demikian pokok penjelasan pemerintah terkait arah kajian tersebut.
Penyempurnaan regulasi ini diharapkan mampu memperkuat upaya mencegah kerugian negara dan menutup celah penyimpangan, tanpa mengabaikan kepastian hukum.
Penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana korupsi tetap harus didasarkan pada unsur hukum dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sebab, kekayaan alam Indonesia bukan sekadar komoditas untuk diperdagangkan. Di dalamnya terdapat harapan masyarakat, sumber pembiayaan pembangunan, dan peluang untuk menciptakan kesejahteraan yang lebih merata.
Pada akhirnya, melindungi kekayaan negara berarti menjaga hak rakyat atas sumber daya bangsanya sendiri. Sebab, kekayaan Indonesia adalah amanah yang harus dipertahankan hari ini agar manfaatnya tetap dirasakan oleh generasi mendatang.
Penulis : Dedek Julianto, S.I.P
Sumber Berita : BPMI Setpres


















