Ihand.id | • Lingga — Kelangkaan minyak tanah di Kabupaten Lingga mulai menyingkap persoalan yang lebih besar dari sekadar tersendatnya pasokan. Ketika warga harus mencari dan mengantre demi mendapatkan bahan bakar untuk kebutuhan sehari-hari, persoalan pelayanan penyaluran pun menjadi sorotan.
Kondisi ini bahkan tidak hanya dirasakan masyarakat di Kecamatan Singkep. Keluhan serupa juga muncul dari masyarakat di Kecamatan Lingga, Lingga Timur hingga Singkep Barat.
Di tengah keresahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Lingga memastikan tidak tinggal diam.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Pemkab Lingga mengambil langkah dengan mengajukan rekomendasi pengalihan penyalur minyak tanah kepada pihak berwenang, sebagai upaya mencari solusi atas persoalan penyaluran yang dinilai berulang.
Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga, Ardiansyah, mengatakan pemerintah daerah menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama.
Menurutnya, Pemkab Lingga telah menyampaikan permohonan rekomendasi pengalihan penyalur kepada BPH Migas dan Pertamina Patra Niaga Kepri di Batam. Namun hingga kini, pemerintah daerah masih menunggu jawaban resmi.
“Yang paling penting itu kita sudah menyurati, mengeluarkan permohonan rekomendasi pengalihan. Sampai hari ini surat balasan dari BPH Migas atau Pertamina belum keluar dan kita tetap menunggu,” kata Ardiansyah, Kamis (1/10/2026).
Langkah tersebut bukan tanpa alasan. Pemerintah daerah sebelumnya telah memberikan teguran kepada PT Sinar Singkep Sejahtera terkait pelayanan penyaluran minyak tanah. Namun, menurut Ardiansyah, teguran tersebut belum menghasilkan perubahan sebagaimana yang diharapkan.
Karena persoalan kembali terjadi dan dampaknya dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah, Pemkab Lingga kemudian mengambil langkah lebih jauh dengan mengeluarkan rekomendasi pengalihan penyalur.
Ardiansyah menegaskan, rekomendasi yang dikeluarkan Bupati Lingga M. Nizar bukanlah keputusan sepihak untuk langsung mengganti penyalur.
Keputusan akhir mengenai pengalihan penyalur tetap berada pada kewenangan BPH Migas.
“Bukan berarti Bupati mengeluarkan rekomendasi itu menjadi mutlak keputusan Bupati Lingga. Tapi karena sudah melihat fakta dan sesuai teguran tidak juga diindahkan, mau tidak mau Bupati Lingga mengeluarkan rekomendasi,” ujarnya.
Kini, Pemkab Lingga masih menunggu keputusan dari BPH Migas. Jika rekomendasi pengalihan tersebut disetujui, pemerintah daerah menyatakan akan mengikuti keputusan yang ditetapkan oleh pihak berwenang.
Namun, Pemkab Lingga juga menyiapkan langkah lain agar persoalan serupa tidak kembali berulang.
Sebelum adanya keputusan pengalihan, pemerintah daerah berharap Pemkab Lingga, Pertamina dan PT Sinar Singkep Sejahtera dapat duduk bersama untuk membahas persoalan pelayanan dan mencari jalan keluar yang tidak merugikan masyarakat.
Jika nantinya PT Sinar Singkep Sejahtera kembali mendapatkan penunjukan sebagai penyalur, Pemkab Lingga menginginkan adanya kesepakatan dan catatan evaluasi yang jelas agar persoalan keterlambatan penyaluran tidak kembali terjadi.
“Kalau nanti PT Sinar Singkep Sejahtera kembali ditunjuk oleh Pertamina, tentu Pemda meminta membuat kesepakatan agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Tentunya harus ada catatan kepada pihak perusahaan agar tidak membuat ulah lagi jika nanti kembali ditunjuk oleh BPH Migas,” tegas Ardiansyah.
Menurutnya, pembahasan bersama diperlukan agar terdapat komitmen pelayanan sekaligus memberikan efek jera sehingga tidak ada pihak yang bertindak semena-mena dalam menjalankan distribusi kebutuhan energi masyarakat.
Bagi pemerintah daerah, persoalan minyak tanah tidak semata-mata selesai dengan mengganti perusahaan penyalur. Yang lebih penting adalah memastikan pola pelayanan di lapangan benar-benar dibenahi.
Pemkab Lingga berharap siapa pun penyalur yang nantinya ditetapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih tertib, tepat waktu dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
Salah satu usulan yang didorong adalah memperpanjang jam operasional pelayanan. Ardiansyah menilai waktu pelayanan yang terbatas dapat semakin menyulitkan masyarakat ketika pasokan datang terlambat.
“Jangan lagi terlambat. Jamnya juga dirubah, pola kerjanya santun. Kalau bisa jamnya ditambah sampai jam lima, jangan hanya dibuka dari jam 08.00 sampai jam 14.00 saja,” pungkasnya.
Harapan pemerintah sederhana, tetapi menyangkut kebutuhan paling dasar masyarakat: minyak tanah tersedia ketika dibutuhkan, penyalur bekerja tepat waktu, dan warga tidak lagi dipaksa berhadapan dengan antrean serta ketidakpastian.
Di tengah persoalan yang terus bergulir, langkah Bupati Lingga melalui rekomendasi pengalihan penyalur menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk mendorong perbaikan distribusi. Kini bola keputusan berada di tangan BPH Migas dan pihak terkait.
Masyarakat pun menunggu satu hal: kapan kelangkaan ini benar-benar berakhir dan pelayanan minyak tanah kembali berjalan normal?.
Penulis : Ivantri Gustianda


















