Pelaku diduga mengatasnamakan Kasi Pidsus Bambang Wiratdany untuk meminta sejumlah uang dengan dalih pengurusan penangguhan penahanan tersangka.
Ihand.id | • Lingga – Masyarakat diminta waspada terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan pejabat Kejaksaan Negeri (Kejari) Lingga.
Kali ini, nama Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Lingga, Bambang Wiratdany, dicatut oleh orang tidak dikenal untuk meminta sejumlah uang.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Modus tersebut bahkan menyasar pihak yang memiliki hubungan dengan tersangka Kepala Desa Pulau Medang.
Pelaku diduga menggunakan nama Bambang untuk meyakinkan calon korban dengan dalih dapat membantu proses penangguhan penahanan tersangka yang tengah menjalani proses hukum.
Bambang mengungkapkan, sudah ada beberapa pihak yang dihubungi oleh orang tidak dikenal tersebut. Beruntung, tidak ada korban yang menyerahkan uang karena mereka terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada staf Kejari Lingga.
“Sudah ada beberapa orang yang dihubungi. Untungnya tidak ada yang memberi karena mereka langsung menghubungi staf kita,” kata Bambang, Jumat (11/9/2026).
Salah satu pihak yang menjadi sasaran disebut merupakan keponakan tersangka Kades Pulau Medang.
Kepada korban, pelaku membawa-bawa perkara hukum yang sedang ditangani Kejari Lingga dan menawarkan dalih pengurusan penangguhan penahanan dengan imbalan sejumlah uang.
Bambang mengingatkan masyarakat, khususnya keluarga atau pihak yang memiliki keterkaitan dengan perkara hukum, agar tidak mudah percaya terhadap komunikasi yang mengatasnamakan dirinya maupun pejabat Kejari Lingga.
“Setiap permintaan uang yang dikaitkan dengan penanganan perkara perlu dipastikan terlebih dahulu kebenarannya,” ujarnya.
Pencatutan nama aparat penegak hukum untuk meminta uang menjadi perhatian serius. Modus semacam ini berpotensi merugikan masyarakat, terutama pihak yang sedang menghadapi persoalan hukum dan berada dalam kondisi rentan.
Masyarakat yang menerima permintaan uang atau komunikasi mencurigakan dengan mengatasnamakan pejabat Kejari Lingga diimbau segera melakukan konfirmasi melalui saluran resmi sebelum mengambil tindakan atau menyerahkan uang.
Kasus ini sekaligus menjadi pengingat agar masyarakat tidak menjadikan nama pejabat atau institusi penegak hukum sebagai jaminan atas tawaran pengurusan perkara yang tidak jelas.
Penulis : Vatawari, S.Pd.


















