Pemkab Lingga melalui Barenlitbang menggelar FGD penyusunan RPKD dan RIPJ-PID sebagai langkah memperkuat penanggulangan kemiskinan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi daerah.
Ihand.id | • Lingga — Di tengah tantangan pembangunan yang terus bergerak, Pemerintah Kabupaten Lingga kembali meneguhkan langkah untuk memastikan setiap kebijakan tidak berhenti sebagai angka di atas kertas. Kamis (10/9/2026), upaya itu diwujudkan melalui Focus Group Discussion (FGD) yang membahas arah penanggulangan kemiskinan sekaligus pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) di daerah.
Melalui Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Barenlitbang) Kabupaten Lingga, pemerintah daerah menggelar FGD laporan antara penyusunan sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Kegiatan berlangsung secara hybrid dari Ruang Rapat Utama Kantor Bappelitbang Kabupaten Lingga dan diikuti peserta secara daring melalui Zoom Meeting.
Kepala Barenlitbang Kabupaten Lingga, Selamat, S.Pi., M.IP., menjelaskan bahwa forum tersebut secara khusus membahas dua dokumen strategis, yakni Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) serta Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJ-PID).
Menurutnya, penyusunan kedua dokumen tersebut bukan sekadar memenuhi tahapan administratif perencanaan. Lebih dari itu, dokumen tersebut diharapkan menjadi pijakan dalam menentukan arah pembangunan Lingga yang lebih tepat sasaran.
“Kegiatan ini menjadi bagian dari tahapan penyusunan dokumen perencanaan yang diharapkan dapat menghasilkan arah kebijakan dan strategi pembangunan yang lebih terarah, terukur, serta sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah,” ujar Selamat.
Dalam pembahasan RPKD, perhatian diarahkan pada bagaimana penanggulangan kemiskinan dapat dirancang secara lebih kuat dan terpadu.
Sinergi antarperangkat daerah menjadi salah satu kunci agar berbagai program tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi saling menguatkan untuk menjawab persoalan masyarakat.
Sementara itu, RIPJ-PID diproyeksikan menjadi pijakan penting bagi Lingga dalam membangun ekosistem ilmu pengetahuan dan teknologi.
Iptek diharapkan tidak hanya hadir sebagai konsep, tetapi mampu menjadi instrumen yang membantu pemerintah menghadapi persoalan pembangunan sekaligus membuka ruang bagi lahirnya inovasi daerah.
Forum tersebut melibatkan sejumlah perangkat daerah dan unsur terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga. Perwakilan tim dari Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) turut ambil bagian memberikan masukan dalam proses penyusunan dokumen.
Keterlibatan berbagai pihak itu menjadi gambaran bahwa pembangunan daerah membutuhkan lebih dari sekadar kebijakan pemerintah. Ia membutuhkan kolaborasi, data, gagasan dan keberanian untuk melihat persoalan dari berbagai sudut pandang.
Melalui forum tersebut, Pemerintah Kabupaten Lingga terus mendorong perencanaan pembangunan yang berbasis data, kolaboratif dan responsif terhadap tantangan daerah.
Sebab, di balik setiap angka kemiskinan terdapat kehidupan yang harus diperjuangkan. Dan di balik setiap kebijakan berbasis iptek, tersimpan harapan agar Lingga mampu melangkah lebih jauh, membangun masa depan dengan perencanaan yang matang, inovasi yang tumbuh, serta kebijakan yang benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Pada akhirnya, pembangunan bukan hanya tentang seberapa banyak program yang dilahirkan, tetapi tentang seberapa jauh program itu mampu mengubah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik.
Penulis : Vatawari, S.Pd.


















