Ihand.id | • Jakarta — Angka Rp6 juta per hari yang selama ini menjadi insentif bagi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) tak lagi menjadi angka yang otomatis diterima setiap dapur.
Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menyiapkan perubahan besar dalam skema pemberian insentif tersebut. Ke depan, besaran insentif akan disesuaikan dengan kapasitas produksi masing-masing dapur.
Kepala BGN Sudaryono mengungkapkan, insentif Rp6 juta per hari masih berlaku karena hingga saat ini pihaknya masih menggunakan peraturan lama.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun, aturan tersebut segera berganti.
Sudaryono mengatakan, dirinya telah mengajukan Peraturan Kepala Badan (Perbadan) baru yang mengatur mekanisme pemberian insentif SPPG. Ia berharap aturan tersebut segera terbit sehingga skema baru dapat diumumkan dalam waktu dekat.
“Peraturan lama masih berlaku sampai hari ini. Saya sudah mengajukan Peraturan Kepala Badan, harapannya minggu ini sudah keluar,” ujar Sudaryono di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis malam, 3 September 2026.
Perubahan ini bukan sekadar pergantian aturan administratif. Di baliknya ada persoalan keadilan dalam pengelolaan anggaran.
Sudaryono menilai, kemampuan produksi setiap dapur MBG tidak seragam. Ada dapur yang hanya mampu memproduksi sekitar 2.000 porsi, sementara dapur lain bisa mencapai 2.500 hingga 3.000 porsi.
Jika seluruh dapur mendapatkan insentif dengan nominal yang sama, menurutnya, akan muncul ketimpangan.
“Dibayar semua Rp6 juta kan enggak adil,” tegasnya.
Ia menjelaskan, apabila Rp6 juta diberikan kepada dapur yang memproduksi jumlah porsi lebih sedikit, maka nilai insentif per porsi menjadi tidak sebanding dengan dapur yang mampu menghasilkan lebih banyak makanan.
Karena itu, pemerintah ingin mengubah pola pembayaran menjadi lebih terukur. Jumlah porsi yang benar-benar diproduksi akan menjadi salah satu dasar perhitungan insentif.
Dengan skema tersebut, dapur SPPG yang memiliki kapasitas produksi lebih besar tidak lagi disamakan begitu saja dengan dapur yang produksinya lebih rendah.
“Sekarang tidak rata semua, kemudian satu dapur semua dibayar Rp6 juta. Itu tidak adil,” kata Sudaryono.
Perubahan skema ini sekaligus menjadi sinyal bahwa pelaksanaan program MBG mulai diarahkan pada sistem yang lebih berbasis kinerja dan volume produksi.
Bukan sekadar berapa banyak dapur yang beroperasi, tetapi seberapa besar kontribusi masing-masing dapur dalam menyediakan makanan bergizi bagi penerima manfaat.
Kini, publik tinggal menunggu satu hal: seperti apa formula baru yang akan dituangkan BGN dalam Perbadan tersebut, dan seberapa besar perubahan nominal insentif yang nantinya diterima setiap SPPG.
Penulis : Dedek Julianto, S.I.P


















