Ihand.id | • Kepri — Laut yang selama ini menjadi ruang mencari nafkah justru membawa enam nelayan asal Kepulauan Riau (Kepri) ke hadapan hukum Malaysia.
Mereka dinyatakan bersalah memasuki wilayah perairan Malaysia tanpa izin dan kini masih menjalani proses hukum di Kuching, Sarawak.
Di antara enam nelayan tersebut, terdapat satu warga Kabupaten Lingga. Nasib mereka diputuskan Mahkamah Sesyen Kuching pada 7 Agustus 2026, setelah sebelumnya ditangkap Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) dalam dua kejadian berbeda pada 23 dan 25 Juni 2026.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kepri, Doli Boniara, membenarkan perkara tersebut. Ia mengatakan enam nelayan itu terdiri dari dua tekong atau nakhoda dan empat anak buah kapal (ABK).
“Putusan mahkamah tersebut dibacakan pada 7 Agustus 2026,” kata Doli saat dihubungi di Tanjungpinang, Minggu (16/8/2026).
Putusan pengadilan Malaysia tidak ringan. Dua tekong masing-masing dijatuhi denda sebesar 600 ribu ringgit Malaysia, sedangkan empat ABK dikenai denda masing-masing 60 ribu ringgit Malaysia.
Jika tidak mampu membayar denda tersebut, para nelayan harus menjalani hukuman penjara selama empat bulan.
“Apabila tidak mampu membayar denda, para nelayan tersebut harus menjalani pidana penjara selama empat bulan. Hukuman penjara selama empat bulan berlaku untuk nakhoda maupun ABK,” ujar Doli.
Tak hanya menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa, pengadilan juga memutuskan penyitaan kapal, peralatan, serta hasil tangkapan ikan yang menjadi barang bukti dalam perkara tersebut.
Enam nelayan itu ditangkap dalam dua perkara berbeda.
Pada perkara pertama, empat nelayan diamankan saat menggunakan kapal KM Sky Lower 44. Mereka adalah Kamisa, tekong asal Kota Tanjungpinang, serta tiga ABK yakni Suherman asal Kabupaten Lingga, Ocep Ardiansyah asal Kota Tanjungpinang dan Wahyudi asal Kabupaten Natuna.
Sementara dalam perkara kedua, APMM menangkap dua nelayan yang menggunakan pompong atau kapal kayu tanpa nama. Keduanya adalah Suhardi, tekong asal Kabupaten Natuna, dan Kamarulzaman, ABK asal Kabupaten Kepulauan Anambas.
Mereka diduga memasuki wilayah perairan Sarawak tanpa izin hingga akhirnya berhadapan dengan aparat penegak hukum Malaysia.
Di balik vonis dan jerat hukum tersebut, pemerintah Indonesia tidak tinggal diam. BPPD Kepri telah berkoordinasi dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Kuching untuk memastikan kondisi keenam nelayan sekaligus mengawal hak-hak mereka selama menjalani proses hukum.
Saat ini, keenam nelayan masih ditahan di Kuching.
Pendampingan menjadi penting, bukan hanya agar mereka mendapatkan hak selama menjalani hukuman, tetapi juga untuk memastikan tidak ada mata rantai yang terputus ketika mereka nantinya kembali ke tanah air.
Doli mengatakan pemerintah Indonesia melalui KJRI Kuching juga akan membantu proses pemulangan setelah para nelayan menyelesaikan seluruh proses hukum dan menjalani masa hukuman di Malaysia.
“Semoga setelah menjalani dua pertiga masa hukuman penjara, mereka bisa bebas,” kata Doli.
Kisah enam nelayan ini kembali menjadi pengingat bahwa batas negara di tengah laut bukan sekadar garis yang tak terlihat. Di balik hamparan perairan yang tampak tanpa ujung, terdapat aturan, yurisdiksi dan konsekuensi hukum yang dapat mengubah perjalanan mencari nafkah menjadi perkara panjang di negeri orang.
Kini, harapan mereka tertambat bukan hanya pada laut yang selama ini menjadi sumber kehidupan, tetapi juga pada pendampingan pemerintah agar setelah kewajiban hukum mereka tuntas, keenam nelayan itu dapat kembali menginjakkan kaki di tanah air.
Penulis : Vatawari, S.Pd.


















