Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah melanjutkan efisiensi anggaran pada 2027. Pemerintah pusat menegaskan tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) hanya akan dipertimbangkan bagi daerah yang telah membuktikan pengelolaan APBD secara efisien.
Ihand.id | • Jakarta – Pemerintah pusat meminta seluruh pemerintah daerah melanjutkan kebijakan efisiensi anggaran pada 2027.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan, tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) tidak akan otomatis diberikan apabila daerah belum menunjukkan upaya maksimal dalam menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam keterangannya di Jakarta, Senin (3/8/2026), Tito mengatakan masih menemukan berbagai pos belanja daerah yang dinilai dapat ditekan tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.
Beberapa di antaranya meliputi perjalanan dinas, rapat, biaya makan dan minum, pemeliharaan aset, hingga belanja operasional yang dianggap berlebihan.
Menurut Tito, pemerintah daerah dapat mengurangi pengeluaran dengan memanfaatkan rapat secara daring untuk kegiatan yang tidak bersifat mendesak. Langkah tersebut diyakini mampu meningkatkan efisiensi sekaligus menghemat anggaran operasional.
Ia juga mengingatkan para kepala daerah agar terlibat langsung dalam proses penyusunan APBD dan tidak hanya mengandalkan usulan dari organisasi perangkat daerah (OPD).
Setiap program, kata Tito, harus dikaji secara cermat agar anggaran benar-benar dialokasikan pada kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Selain itu, Mendagri menegaskan bahwa setiap permohonan penambahan DAU akan melalui proses evaluasi dan audit. Tim dari Kementerian Dalam Negeri akan memeriksa sejauh mana pemerintah daerah telah menerapkan efisiensi anggaran.
Apabila masih ditemukan pemborosan atau belanja yang tidak efektif, pemerintah pusat berpeluang menunda bahkan tidak menyetujui permintaan tambahan DAU hingga dilakukan perbaikan tata kelola keuangan daerah.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah lebih disiplin dalam mengelola APBD, meningkatkan kualitas belanja publik, serta memastikan anggaran difokuskan pada program-program prioritas yang berdampak langsung terhadap pelayanan masyarakat dan pembangunan daerah.
Penulis : Dedek Julianto, S.I.P


















