Hasil uji laboratorium menunjukkan sekitar 80 persen sampel beras fortifikasi tidak memenuhi standar. Pemerintah menyiapkan sanksi tegas hingga pencabutan izin edar bagi produsen yang melanggar.
Ihand.id | • Jakarta – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkap dugaan peredaran beras fortifikasi yang tidak memenuhi standar mutu.
Praktik tersebut diperkirakan menyebabkan potensi kerugian konsumen hingga Rp71 triliun, sekaligus berpotensi merugikan negara sekitar Rp56 triliun dari sisi subsidi pangan.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Amran, beras fortifikasi seharusnya menjadi pangan bergizi yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, kelompok rentan, serta anak-anak yang berisiko mengalami stunting. Karena mendapat tambahan vitamin, harga beras ini semestinya hanya setara atau sedikit lebih tinggi dibanding beras medium.
Namun, hasil pengawasan menemukan adanya produk yang dijual dengan harga sangat tinggi, bahkan mencapai Rp42 ribu per kilogram.
“Fortifikasi diberikan untuk meningkatkan gizi masyarakat. Seharusnya harganya terjangkau, bukan justru dijual sangat mahal. Ini tidak masuk akal,” ujar Amran di Jakarta, Jumat (31/7/2026).
Hasil pemeriksaan dari tiga laboratorium menunjukkan sekitar 80 persen sampel beras fortifikasi tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan. Bahkan, sebagian produk dinyatakan bukan beras fortifikasi sebagaimana klaim pada kemasan.
Rata-rata harga beras yang diperiksa mencapai Rp22.665 per kilogram, jauh di atas harga yang seharusnya. Temuan tersebut kini tengah didalami Kementerian Pertanian bersama aparat penegak hukum.
Amran menegaskan, penyimpangan tersebut tidak hanya merugikan masyarakat sebagai konsumen, tetapi juga mencederai tujuan pemerintah dalam menyalurkan subsidi pangan.
Pasalnya, proses produksi beras didukung berbagai bentuk subsidi, mulai dari pupuk, benih, irigasi, BBM hingga alat mesin pertanian.
Ia menduga praktik tersebut merupakan pola baru mafia pangan setelah pengawasan terhadap beras premium diperketat. Pelaku diduga beralih ke beras fortifikasi karena menawarkan keuntungan yang lebih besar.
“Kami tidak akan berhenti memerangi mafia pangan. Yang dirampas bukan hanya uang masyarakat, tetapi juga hak rakyat memperoleh pangan bergizi dengan harga yang wajar,” tegasnya.
Saat ini Kementerian Pertanian telah mengantongi barang bukti dan menyelesaikan proses administrasi sebelum menyerahkan hasil pemeriksaan kepada aparat penegak hukum.
Pemerintah juga menyiapkan sanksi administratif berupa pencabutan izin edar bagi produsen yang terbukti melanggar.
Berdasarkan hasil pengawasan, terdapat 15 merek beras fortifikasi yang menjadi objek pemeriksaan.
Kementan memastikan pengawasan akan terus diperluas bersama Satgas Pangan dan aparat penegak hukum guna memastikan seluruh produk beras fortifikasi yang beredar memenuhi standar mutu dan melindungi hak konsumen.
Penulis : Dedek Julianto, S.I.P


















