Pemkab Lingga membentuk langkah strategis melalui tim percepatan penyelesaian Sertifikat Hak Milik (SHM) guna memberikan kepastian hukum atas tanah masyarakat di kawasan transmigrasi.
Ihand.id | • Lingga – Harapan masyarakat di kawasan transmigrasi Kabupaten Lingga untuk memperoleh kepastian hukum atas tanah yang mereka tempati mulai menemukan titik terang.

Pemerintah Kabupaten Lingga mengambil langkah konkret dengan menggelar Rapat Persiapan Tim Penyelesaian Sertifikat Hak Milik (SHM) Masyarakat di Wilayah Transmigrasi di Ruang Rapat Kantor Bupati Lingga, Selasa (28/7/2026).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga, H. Armia, S.Pd., M.IP, serta dihadiri berbagai perangkat daerah dan instansi terkait, mulai dari ATR/BPN Kabupaten Lingga, Disnakertrans, DPMD, Barenlitbang, Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Hukum, hingga pemerintah kecamatan dan desa di wilayah transmigrasi.
Dalam arahannya, H. Armia menegaskan bahwa rapat ini menjadi langkah awal untuk mempercepat penyelesaian hak atas tanah masyarakat transmigrasi yang selama ini masih menunggu kepastian hukum.
Menurutnya, pembentukan tim ini bertujuan menyatukan persepsi seluruh instansi sekaligus memperkuat koordinasi agar proses penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) dapat berjalan lebih cepat, terarah, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemerintah Kabupaten Lingga berharap sinergi lintas sektor tersebut mampu mempercepat penyelesaian legalitas kepemilikan tanah masyarakat, sehingga warga di kawasan transmigrasi memperoleh kepastian hukum yang selama ini dinantikan.
Lebih dari sekadar dokumen administrasi, kehadiran Sertifikat Hak Milik diharapkan menjadi fondasi penting bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dengan status kepemilikan yang sah, masyarakat memiliki rasa aman, peluang ekonomi yang lebih baik, serta kepastian dalam membangun masa depan keluarga mereka di kawasan transmigrasi.
Langkah ini menjadi bukti komitmen Pemerintah Kabupaten Lingga untuk terus menghadirkan pelayanan yang berpihak kepada masyarakat, sekaligus memastikan hak-hak warga dapat terpenuhi melalui proses yang cepat, transparan, dan berkeadilan.
Penulis : Ivantri Gustianda


















