DPRD Kepri mendorong moratorium izin baru pertambangan dan perkebunan di Pulau Lingga. Usulan itu muncul di tengah sorotan terhadap aktivitas PT CPM dan tuntutan audit menyeluruh demi melindungi lingkungan serta masyarakat.
Ihand.id | • Lingga – Polemik aktivitas investasi di Kabupaten Lingga kembali menjadi perhatian publik. Di tengah sorotan terhadap aktivitas pertambangan timah laut yang dikaitkan dengan PT Cipta Persada Mulia (CPM) di perairan Desa Pekajang, DPRD Provinsi Kepulauan Riau mendorong pemerintah memberlakukan moratorium penerbitan izin baru pertambangan dan perkebunan di Pulau Lingga.
Dorongan tersebut disampaikan Sekretaris Komisi II DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin, yang menilai langkah moratorium diperlukan agar pemerintah memiliki ruang melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh perusahaan yang saat ini beroperasi di sektor pertambangan maupun perkebunan.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Wahyu, audit menjadi langkah penting untuk memastikan setiap aktivitas investasi berjalan sesuai aturan, tidak merusak lingkungan, serta tetap melindungi ruang hidup dan sumber penghidupan masyarakat.
“Saya mendorong adanya moratorium dan lakukan audit. Kalau setelah audit tidak ada dampak negatif, baru moratoriumnya dicabut,” ujar Wahyu, Kamis (23/7/2026).
Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap aktivitas tambang timah laut di perairan Desa Pekajang yang dikaitkan dengan PT CPM. Aktivitas kapal hisap timah di kawasan tersebut disebut telah berlangsung selama bertahun-tahun.
Meski demikian, berbagai pertanyaan dari masyarakat masih terus bermunculan, mulai dari transparansi pelaksanaan kegiatan, mekanisme kompensasi bagi warga terdampak, efektivitas pengawasan, hingga potensi dampak terhadap lingkungan dan mata pencaharian nelayan.
Usulan moratorium dari DPRD Kepri diharapkan menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap aktivitas investasi di Pulau Lingga.
Langkah tersebut dinilai penting agar pembangunan ekonomi dapat berjalan beriringan dengan perlindungan lingkungan dan kepentingan masyarakat lokal.
Penulis : Vatawari, S.Pd.


















