Keluhan nelayan soal hasil tangkapan yang menurun, dugaan air laut semakin keruh, hingga persoalan kompensasi kembali memicu desakan agar Pemerintah Kabupaten Lingga dan DPRD Lingga segera turun tangan.
Ihand.id | • Lingga – Polemik aktivitas kapal hisap timah yang dikaitkan dengan PT Cipta Persada Mulia (CPM) di perairan Desa Pekajang, Kecamatan Lingga, Kabupaten Lingga, belum menunjukkan tanda mereda.
Setelah muncul keluhan warga mengenai dugaan penurunan hasil tangkapan nelayan, kondisi air laut yang semakin keruh, hingga kompensasi yang dinilai tidak sebanding, kini sorotan mengarah kepada Pemerintah Kabupaten Lingga dan DPRD Lingga.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Aktivis Kepulauan Riau sekaligus putra daerah Kabupaten Lingga, Muhammad Fatur, S.Pd., menilai persoalan tersebut tidak semata berkaitan dengan aktivitas pertambangan, melainkan menyangkut keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup dari laut.
“Ketika nelayan mulai mengeluhkan hasil tangkapan yang menurun, seharusnya alarm pemerintah sudah berbunyi. Jangan menunggu masyarakat turun ke jalan baru kemudian sibuk mencari solusi,” tegas Fatur.
Sebelumnya, warga Desa Pekajang mengungkapkan bahwa aktivitas kapal hisap timah telah berlangsung cukup lama. Mereka juga menyebut adanya kompensasi sekitar Rp100 ribu hingga Rp200 ribu per kepala keluarga setiap bulan, yang dinilai belum sebanding dengan potensi dampak terhadap mata pencaharian masyarakat.
Selain itu, warga mengaku hasil tangkapan nelayan menurun dan kondisi air laut menjadi lebih keruh sejak aktivitas pengerukan berlangsung.
Bahkan, masyarakat disebut pernah mengusulkan uang tanda masuk sekitar Rp5 juta per kepala keluarga ketika muncul rencana kapal kembali beroperasi, namun permintaan tersebut dikabarkan tidak dipenuhi.
Menanggapi hal tersebut, Fatur meminta Pemerintah Kabupaten Lingga segera melakukan kajian terbuka, evaluasi menyeluruh, dan pengawasan yang ketat apabila terdapat dugaan dampak terhadap masyarakat pesisir.
Ia juga mengkritik fungsi pengawasan DPRD Lingga yang dinilai harus diwujudkan melalui langkah nyata, bukan sekadar pernyataan di ruang sidang.
“Rakyat tidak membutuhkan janji. Rakyat membutuhkan keberanian wakilnya untuk mengawal setiap persoalan yang menyangkut kehidupan masyarakat,” ujarnya.
Fatur mendesak DPRD Lingga turun langsung ke Desa Pekajang untuk mendengar keterangan nelayan, meminta penjelasan pemerintah desa, serta memanggil perusahaan dan instansi terkait agar persoalan tidak terus berkembang menjadi keresahan yang lebih besar.
Menurutnya, kompensasi yang disebut hanya sekitar Rp200 ribu per bulan juga perlu dievaluasi secara objektif dengan membandingkan potensi kerugian ekonomi yang dialami nelayan akibat berkurangnya hasil tangkapan.
Ia mengingatkan bahwa investasi tetap penting bagi daerah, namun tidak boleh mengorbankan hak masyarakat atas lingkungan yang sehat dan mata pencaharian yang layak.
Di akhir pernyataannya, Fatur mengajak masyarakat tetap menyampaikan aspirasi secara santun melalui mekanisme hukum yang berlaku serta meminta Bupati Lingga dan pimpinan DPRD Lingga segera membuka ruang dialog dengan masyarakat.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, PT Cipta Persada Mulia (CPM) belum memberikan keterangan resmi terkait legalitas aktivitas kapal hisap timah, masa berlaku kontrak, mekanisme kompensasi kepada masyarakat, maupun dugaan dampak aktivitas pertambangan terhadap nelayan.
Media ini masih berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak perusahaan, Pemerintah Kabupaten Lingga, DPRD Lingga, serta instansi terkait guna memenuhi prinsip keberimbangan dalam pemberitaan.
Penulis : Vatawari, S.Pd.


















