Meski Kabupaten Lingga menerima Dana Bagi Hasil (DBH) SDA Minerba sebesar Rp4,06 miliar pada 2026, pemerintah daerah mengaku tidak dapat memastikan berapa kontribusi royalti yang berasal dari PT Citra Persada Mulia (PT CPM).
Ihand.id | • Lingga – Besaran royalti yang disetorkan PT Citra Persada Mulia (PT CPM) kepada Kabupaten Lingga hingga kini masih belum dapat dipastikan.
Pemerintah Kabupaten Lingga mengungkapkan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara (Minerba) yang disalurkan pemerintah pusat tidak mencantumkan rincian kontribusi dari masing-masing perusahaan.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Berdasarkan data Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Kementerian Keuangan, alokasi DBH SDA Minerba Kabupaten Lingga tahun 2026 mencapai Rp4,06 miliar. Hingga 15 Juli 2026, realisasi penyalurannya telah mencapai sekitar Rp1,69 miliar.
Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Lingga, Ardiantia, menjelaskan bahwa dana tersebut berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor pertambangan yang kemudian dibagikan pemerintah pusat kepada daerah.
Namun, menurutnya, pemerintah daerah tidak memperoleh informasi mengenai perusahaan mana yang menjadi penyumbang royalti tersebut maupun besaran kontribusi masing-masing.
“Kalau porsinya berapa dan perusahaan mana yang dibagikan ke kita memang tidak disebutkan. Itu merupakan kewenangan pemerintah pusat,” ujar Ardiantia, Kamis (16/7/2026).
Ia juga menegaskan bahwa dana tersebut bukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tidak dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), melainkan disalurkan melalui mekanisme TKDD dan dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Menurut Ardiantia, jika melihat kapasitas produksi yang telah dilaporkan perusahaan, nilai DBH Minerba yang diterima Kabupaten Lingga masih dinilai sebanding dengan volume produksi yang relatif belum besar.
“Kalau dilihat dari pelaporan kapasitas produksi mereka, dengan sekitar Rp4 miliar yang didapatkan memang cocok karena produksinya masih sedikit,” jelasnya.
Meski demikian, ia menegaskan Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam tidak memiliki kewenangan menjelaskan mekanisme penghitungan maupun pembagian royalti karena hal tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Di sisi lain, Ardiantia menilai kontribusi Corporate Social Responsibility (CSR) PT Citra Persada Mulia tergolong baik. Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah, nilai CSR perusahaan sekitar Rp20 juta per tahun, namun realisasi yang diberikan perusahaan disebut melebihi ketentuan tersebut.
“Bahkan ada beberapa perusahaan tambang lain yang kami tagih CSR-nya justru tidak memenuhi kewajibannya,” pungkasnya.
Penulis : Vatawari, S.Pd.


















