Kemunculan sembilan mesin Tambang Inkonvensional (TI) di Kecamatan Selayar memperpanjang daftar pertanyaan mengenai pengawasan pertambangan timah di Kabupaten Lingga. Hingga kini belum ada penjelasan resmi mengenai pemilik maupun legalitas penggunaannya.
Ihand.id | • Lingga – Polemik aktivitas pertambangan timah di Kabupaten Lingga belum menunjukkan tanda mereda. Ketika perhatian publik masih tertuju pada aktivitas kapal hisap timah di perairan Pulau Pekajang, temuan baru kembali mengundang tanda tanya besar.
Sebanyak sembilan unit mesin Tambang Inkonvensional (TI) tampak berjejer di kawasan Jetty TBJ, Desa Penuba Timur, Kecamatan Selayar. Berdasarkan informasi yang dihimpun media ini, mesin-mesin tersebut telah berada di lokasi sejak 13 Juli 2026 dan hingga 14 Juli 2026 malam masih belum berpindah.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Yang menjadi pertanyaan, siapa pemiliknya, untuk apa mesin-mesin itu didatangkan, dan apakah seluruh dokumen perizinan telah dikantongi?
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada satu pun penjelasan resmi yang mampu menjawab pertanyaan tersebut.
Kemunculan sembilan mesin TI di tengah memanasnya isu pertambangan timah membuat publik menilai persoalan ini bukan lagi sekadar dugaan aktivitas biasa. Masyarakat berharap seluruh aktivitas pertambangan dilakukan secara transparan, sesuai ketentuan hukum, dan memberikan manfaat nyata bagi daerah.
Apabila nantinya mesin-mesin tersebut digunakan untuk aktivitas pertambangan tanpa izin, maka potensi kerugian tidak hanya menyangkut aspek penerimaan negara dan daerah, tetapi juga risiko kerusakan lingkungan yang harus ditanggung masyarakat dalam jangka panjang.
Di sisi lain, potensi sumber daya timah yang melimpah di Lingga semestinya menjadi berkah bagi pembangunan daerah. Namun yang menjadi pertanyaan publik, siapa yang sebenarnya menikmati hasilnya? Apakah masyarakat Lingga memperoleh manfaat yang sepadan, atau justru keuntungan lebih banyak mengalir kepada pihak-pihak tertentu?
Sejumlah warga mengaku heran karena mesin-mesin tersebut berada di kawasan pesisir selama beberapa hari tanpa adanya informasi resmi mengenai legalitas maupun pihak yang bertanggung jawab. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan terhadap aktivitas pertambangan di wilayah Kabupaten Lingga.
Publik kini menantikan langkah konkret aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta instansi yang memiliki kewenangan di bidang pertambangan dan pengelolaan wilayah pesisir.
Pemeriksaan sejak dini dinilai penting agar tidak muncul dugaan pembiaran terhadap aktivitas yang berpotensi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Media ini masih berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak kepolisian, Pemerintah Kabupaten Lingga, Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau, serta pihak-pihak lain yang berkaitan dengan keberadaan sembilan mesin tersebut.
Sesuai prinsip keberimbangan, asas praduga tak bersalah, dan Kode Etik Jurnalistik, pemberitaan ini disusun berdasarkan hasil pemantauan lapangan serta informasi yang telah dihimpun. Redaksi membuka ruang seluas-luasnya bagi seluruh pihak yang disebut ataupun merasa berkepentingan untuk memberikan hak jawab, hak koreksi, maupun klarifikasi. Berita ini akan diperbarui apabila terdapat penjelasan resmi atau data baru yang dapat dipertanggungjawabkan.
Penulis : Redaksi


















