Aktivitas kapal hisap timah yang dikaitkan dengan PT Cipta Persada Mulia kembali menuai sorotan. Selain legalitas operasional yang kembali dipertanyakan, transparansi royalti dan manfaat ekonomi bagi Kabupaten Lingga juga menjadi perhatian publik.
Ihand.id | • LINGGA – Aktivitas kapal hisap timah di perairan Pulau Pekajang, Kabupaten Lingga, yang dikaitkan dengan PT Cipta Persada Mulia (CPM) kembali menjadi perhatian publik.
Selain mempertanyakan legalitas operasional perusahaan, sejumlah pihak juga mempertanyakan sejauh mana aktivitas pertambangan tersebut memberikan manfaat nyata bagi daerah, khususnya melalui penerimaan royalti maupun pendapatan lainnya.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Berdasarkan informasi yang dihimpun, kapal hisap timah tersebut disebut telah beroperasi selama beberapa tahun terakhir di wilayah perairan Pekajang. Namun hingga kini, muncul pertanyaan mengenai transparansi kontribusi hasil tambang terhadap Kabupaten Lingga.
Seorang sumber di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan mengaku belum mengetahui adanya penerimaan royalti dari aktivitas penjualan hasil timah tersebut.
“Sejauh ini tidak ada royalti ke pemerintah daerah dari aktivitas jual timah tersebut,” ungkap sumber tersebut, Sabtu (11/7/2026).
Di sisi lain, aktivitas pertambangan timah darat di wilayah Singkep disebut masih mengalami penurunan akibat ketatnya penegakan hukum.
Namun demikian, media ini memperoleh informasi mengenai dugaan adanya bijih timah dari sejumlah aktivitas di Lingga yang dijual kepada PT CPM sebelum dipasarkan ke luar daerah. Informasi tersebut masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut dari pihak terkait.
Sementara itu, Kepala Desa Pekajang, Emi, memilih tidak memberikan komentar saat dimintai tanggapan mengenai aktivitas kapal hisap timah yang dikaitkan dengan PT CPM di wilayahnya.
Sorotan terhadap aktivitas tersebut sebenarnya bukan hal baru. Beberapa tahun lalu, Anggota DPRD Kabupaten Lingga, Roni Kurniawan, pernah mempertanyakan legalitas operasional perusahaan tersebut.
Saat itu, ia menyoroti dugaan hasil olahan pasir timah telah dibawa keluar daerah meskipun legalitas kegiatan pertambangan di perairan Pulau Pekajang dipersoalkan.
Roni juga menyatakan bahwa DPRD Kabupaten Lingga saat itu belum pernah menerima dokumen ataupun surat terkait perizinan aktivitas pertambangan yang dimaksud.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu dasar munculnya dugaan mengenai status legalitas kegiatan tersebut pada waktu itu.
Selain persoalan legalitas dan transparansi penerimaan daerah, masyarakat juga mengkhawatirkan potensi dampak lingkungan dari aktivitas kapal hisap timah terhadap ekosistem laut di sekitar Pulau Pekajang.
Kawasan tersebut selama ini menjadi salah satu wilayah tangkapan ikan yang menjadi sumber mata pencaharian nelayan setempat.
Hingga berita ini diterbitkan, PT Cipta Persada Mulia (CPM) belum memberikan keterangan resmi terkait status perizinan operasional, mekanisme penjualan hasil tambang, besaran kontribusi kepada daerah, maupun tanggapan atas berbagai dugaan yang berkembang di tengah masyarakat.
(Redaksi akan memberikan ruang hak jawab kepada PT Cipta Persada Mulia maupun pihak terkait lainnya apabila memberikan klarifikasi atau tanggapan resmi atas pemberitaan ini.)
Penulis : Ivantri Gustianda


















