Belum Genap Dua Tahun Menjabat, Belasan Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024 Tersandung Korupsi: Alarm Keras bagi Tata Kelola Pemerintahan
Ihand.id | • JAKARTA – Pilkada Serentak 2024 yang digelar pada 27 November 2024 sempat menghadirkan harapan besar bagi masyarakat Indonesia.
Melalui pesta demokrasi tersebut, publik berharap lahir pemimpin-pemimpin daerah yang mampu membawa perubahan, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta menjauhkan praktik korupsi dari birokrasi.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Harapan itu semakin menguat ketika sebanyak 481 pasangan kepala daerah dilantik secara serentak oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada 20 Februari 2025.
Namun, perjalanan pemerintahan daerah pasca pelantikan justru diwarnai sederet kasus dugaan korupsi. Hingga Juli 2026, sedikitnya 15 kepala daerah hasil Pilkada 2024 telah berstatus tersangka dalam perkara yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), baik melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) maupun hasil penyelidikan lainnya.
Fenomena tersebut menjadi peringatan bahwa pergantian pemimpin belum tentu diikuti perubahan budaya pemerintahan apabila integritas tidak menjadi fondasi utama.
KPK menegaskan bahwa pola korupsi di daerah masih didominasi penyalahgunaan kewenangan, suap proyek, pengaturan pengadaan barang dan jasa, jual beli jabatan, hingga praktik pemerasan.
Lembaga antirasuah juga mengingatkan bahwa tingginya biaya politik masih menjadi salah satu faktor yang mendorong kepala daerah melakukan tindak pidana korupsi setelah terpilih.
Kepala Daerah yang Terjaring OTT atau Ditetapkan Tersangka KPK
Sejumlah kepala daerah hasil Pilkada 2024 yang telah diumumkan KPK antara lain:
- Abdul Azis – Bupati Kolaka Timur
- Abdul Wahid – Gubernur Riau
- Sugiri Sancoko – Bupati Ponorogo
- Ardito Wijaya – Bupati Lampung Tengah
- Ade Kuswara Kunang – Bupati Bekasi
- Maidi – Wali Kota Madiun
- Sudewo – Bupati Pati
- Fadia Arafiq – Bupati Pekalongan
- Muhammad Fikri Thobari – Bupati Rejang Lebong
- Syamsul Auliya Rachman – Bupati Cilacap
- Syah Afandin – Bupati Langkat
- Etik Suryani – Bupati Sukoharjo
Jumlah tersebut terus bertambah seiring perkembangan penyidikan KPK terhadap sejumlah perkara korupsi di berbagai daerah.
Kinerja KPK Dinilai Semakin Tegas
Di tengah maraknya praktik korupsi di daerah, kinerja KPK dinilai tetap menunjukkan komitmen kuat dalam penegakan hukum.
Melalui OTT, penyelidikan mendalam, hingga penetapan tersangka terhadap pejabat publik, KPK berupaya memberikan efek jera sekaligus mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan yang bersih.
Meski demikian, berbagai kalangan menilai pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan penindakan. Upaya pencegahan, transparansi pengelolaan anggaran, penguatan sistem pengawasan, serta reformasi pembiayaan politik menjadi pekerjaan besar yang harus dilakukan secara bersama-sama.
Rentetan kasus yang menjerat kepala daerah hasil Pilkada 2024 menjadi pengingat bahwa jabatan adalah amanah publik, bukan sarana memperkaya diri.
Keberhasilan pembangunan daerah pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh kemampuan seorang pemimpin, tetapi juga oleh integritas dan komitmennya dalam menjaga kepercayaan masyarakat.
Penulis : Setyo Novanda, S.H.


















