Lebih dari 27 ribu dapur MBG telah beroperasi. Badan Gizi Nasional memilih membenahi sistem yang ada dan mengalihkan fokus pelayanan ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar agar program lebih tepat sasaran.
Ihand.id | • Jakarta – Di tengah upaya memperkuat efektivitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah strategis dengan menghentikan sementara pendaftaran dan pembangunan dapur MBG baru di seluruh Indonesia.
Kebijakan tersebut merupakan bagian dari agenda besar efisiensi anggaran sekaligus penataan ulang pelaksanaan program agar manfaatnya dapat dirasakan lebih merata, terutama oleh masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menjelaskan bahwa fokus utama jajaran pimpinan baru adalah memastikan program berjalan lebih efektif tanpa mengurangi sasaran penerima manfaat.
Menurutnya, terdapat empat langkah utama yang akan dilakukan. Pertama, melakukan refocusing atau penajaman sasaran penerima manfaat agar bantuan benar-benar diterima kelompok yang membutuhkan.
Kedua, memberlakukan moratorium atau penghentian sementara pendaftaran dan pembangunan dapur MBG baru.
Langkah berikutnya adalah melakukan pembenahan terhadap dapur-dapur yang telah beroperasi, termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) serta standar pelayanan dan keamanan pangan.
Sementara langkah keempat adalah memperluas jangkauan program ke daerah 3T dengan skema yang lebih efisien dan tidak sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Saat ini, BGN mencatat lebih dari 27 ribu dapur MBG telah beroperasi di berbagai wilayah Indonesia. Namun, lembaga tersebut menilai penyebaran dapur masih belum merata karena sebagian besar terkonsentrasi di kawasan perkotaan dan wilayah aglomerasi.
Kondisi itu membuat sejumlah daerah 3T masih belum mendapatkan layanan secara optimal. Karena itu, pemerintah memilih melakukan evaluasi menyeluruh sebelum membuka pembangunan fasilitas baru.
BGN juga akan memetakan kembali kebutuhan dapur di setiap daerah agar pembangunan ke depan lebih efektif dan tidak berlebihan.
Setelah proses evaluasi selesai, pemerintah akan menentukan apakah moratorium pembangunan dapur baru akan dicabut atau diperpanjang.
Tak hanya itu, dapur-dapur yang telah beroperasi juga akan menjalani proses penilaian dan pengawasan lebih ketat.
Fasilitas yang tidak memenuhi standar kualitas makanan maupun tata kelola berpotensi mendapatkan sanksi hingga penghentian operasional sementara.
Untuk memperluas layanan MBG di wilayah 3T, BGN tengah mengkaji berbagai alternatif pendanaan, mulai dari pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), hibah, hingga penggunaan fasilitas dapur yang sudah tersedia seperti kantin sekolah dan fasilitas umum lainnya.
Langkah tersebut dinilai lebih realistis mengingat jumlah penerima manfaat di sejumlah wilayah 3T relatif kecil, sehingga pembangunan dapur baru dinilai belum menjadi pilihan yang paling efisien.
Kebijakan moratorium ini menjadi sinyal bahwa pemerintah ingin memastikan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya berjalan luas, tetapi juga tepat sasaran, berkualitas, dan mampu menjangkau daerah-daerah yang selama ini belum tersentuh layanan secara maksimal.
Dengan evaluasi menyeluruh yang tengah dilakukan, BGN berharap program unggulan nasional ini dapat memberikan dampak yang lebih merata bagi peningkatan gizi masyarakat Indonesia.
Penulis : Ivantri Gustianda
